• Setidaknya 15 orang kepala daerah di Jawa Timur tersangkut kasus korupsi dalam empat tahun terakhir.
  • Di Kota Malang, kasus korupsi massal menyeret walikota dan 41 anggota DPRD pada 2018, hingga menyisakan empat orang saja di parlemen.
  • Politik dinasti dan biaya politik ditenggarai menjadi faktor pendorong kasus korupsi.

Delapan belas tahun politik dinasti Hasan Aminudin di Probolinggo, Jawa Timur runtuh dalam satu malam. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI sekaligus istrinya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari pada 30 Agustus 2021. Keduanya diduga terlibat kasus jual beli jabatan kepala desa yang melibatkan puluhan orang. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Hasan Aminudin bukan nama baru di dunia politik. Ia memimpin Probolinggo selama dua periode sejak 2003-2013. Ketika masa jabatannya habis, giliran istrinya yang maju menjadi bupati. Hasan sendiri beralih ke parlemen. Ia mewakili Partai Nasdem sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024. 

Advertisement

Meskipun tak lagi aktif di lingkup pemerintahan Probolinggo, Hasan masih punya pengaruh besar. Parafnya saja bernilai Rp 20 juta. Mereka yang ingin menjadi kades harus mendapat persetujuan Hasan dan menyetor segepok uang. Kasus inilah yang akhirnya mengantarkan Hasan dan istrinya menjadi pesakitan KPK. 

Penangkapan pasangan Hasan dan Puput menambah daftar panjang kepala daerah di Jawa Timur yang tersandung kasus korupsi. Dalam empat tahun terakhir, setidaknya 15 orang pemimpin kabupaten/kota di provinsi ini diamankan KPK. Sebelum Puput, modus jual beli jabatan sudah dilakukan oleh Bupati Nganjuk Novi Rachman Hidayat. Ia ditangkap pada Mei 2021 dan kini kasusnya sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kasus korupsi dengan nilai paling besar dilakukan oleh Bupati Malang Rendra Kresna. Ia menerima suap terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemkab Malang senilai Rp 3,45 miliar. Rendra juga mengantongi gratifikasi Rp 3,55 miliar dari pengusaha Eryck Armando. Ia divonis enam tahun penjara dan dijebloskan ke LP Klas I Surabaya pada Juni 2021.

Di Kota Malang, kasus korupsi melibatkan walikota dan puluhan anggota DPRD. Walikota Malang Moch Anton divonis dua tahun penjara setelah terbukti menyuap anggota DRPD Kota dalam perkara APBD. Sebanyak 18 orang anggota DPRD juga terseret kasus ini.

Tidak berhenti di kasus ini, kasus pengelolaan sampah dan gratifikasi akhirnya menyeret puluhan orang lain. Pada Desember 2018, hanya tersisa empat orang anggota DPRD dari 45 anggota di parlemen Kota Malang. Saking kosongnya Gedung DPRD kota, Gubernur Jawa Timur saat itu Soekarwo sampai harus menggelar pergantian antar waktu (PAW) massal demi mencegah pemerintahan kota lumpuh. 

Korupsi yang melibatkan kepala daerah nampaknya sudah jadi hal biasa. Data KPK menunjukkan dalam kurun 2010-2018 ada 253 kepala daerah jadi tersangka kasus rasuah. Di Jawa Timur, kasus-kasus ini erat kaitannya dengan politik dinasti.

Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang Martien Hernie Susanti mendefinisikan politik dinasti sebagai proses mengarahkan regenerasi kekuasaan kepada keluarga elite. Tujuannya jelas untuk melanggengkan kekuasaan. 

Infografik Kontroversi vonis untuk koruptor
Infografik Kontroversi vonis untuk koruptor (Katadata)
 
 

Politik dinasti dilakukan dengan mendorong anggota keluarga untuk menduduki jabatan politik. Dalam kasus Probolinggo, Hasan yang sudah dua periode menjadi bupati tidak bisa lagi menempati jabatan tersebut. Maka ia pun mendorong sang istri Puput maju di pilkada.

Mesin politik yang sudah dilumasi bertahun-tahun sukses mengantarkan Puput menduduki kursi Probolinggo 1. Ia dan pasangannya Timbul Prihanjoko meraup 40,7% suara pada Pilkada 2013, menjadikannya salah satu bupati wanita termuda dengan usia 30 tahun saat dilantik. 

Modus serupa juga dilakukan oleh mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas. Ia memimpin Banyuwangi sejak 2010. Ketika lengser, giliran sang istri Ipuk Fiestiandani yang naik menggantikan dirinya. Ia dilantik pada 26 Februari 2021 dan melanggengkan dinasti Anas di Banyuwangi. kpk

Bupati Probolinggo Puput Tantriana dan suaminya Hasan Aminudin ditangkap KPK (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.) 

Rivalitas Politik

Pengamat Politik Universitas Brawijaya Wawan Sobari mengatakan hal yang berbahaya dari politik dinasti adalah ketiadaan penyeimbang. Politik dinasti sukses sebab berhasil meredam barisan oposisi dan memperkuat otot-otot politik dengan berbagai cara. “Mereka punya basis pendukung yang loyal. Hubungannya bukan lagi antara pemilih dan calon kepala daerah,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Selasa (7/9).

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Advertisement