- Bulog akan berkolaborasi dengan BGR Logistik dan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan minyak goreng.
- Saat ini Bulog masih menunggu Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian untuk menjalankan tugasnya tersebut.
- Pemerintah melalui BPDPKS harus menyiapkan dana subdisi untuk mengganti selisih harga minyak goreng dari produsen.
Sudah dua pekan berlalu sejak pemerintah memberlakukan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Namun, pasar masih merespons kebijakan tersebut dengan lambat. Pasokan minyak goreng memang sudah mulai terlihat lancar. Harga jual migor juga terpantau turun sejak larangan ekspor diberlakukan.
Kendati demikian, kebijakan ini belum mampu menekan harga minyak goreng hingga ke level Rp 14.000 per liter seperti yang diinginkan pemerintah. Di Pasar Bendungan Hilir, Jakarta Selatan misalnya, harga masih migor curah masih ada di kisaran Rp 18.000-Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, harga migor kemasan justru masih stagnan di rentang Rp 24.000-Rp 25.000 per liter.
Saat satu penyebab masih tingginya harga minyak goreng adalah soal distribusi. Ketua Bidang Infokom Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Muhamad Najib mengatakan distribusi memang masih menjadi tantangan.
Sepekan setelah larangan ekspor diberlakukan, pedagang pasar masih direpotkan oleh persoalan administrasi. Ini misalnya, pedagang harus melakukan pembayaran saat transaksi dengan distributor. Padahal, sebelumnya pedagang bisa melakukan pembayaran beberapa hari setelah pengantaran minyak goreng.
Guna mengatasi persoalan distribusi, pemerintah pun berencana melibatkan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Dalam konferensi pers pelarangan ekspor pada akhir April silam, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Bulog akan mendistribusikan migor ke pasar-pasar tradisional.
“Terutama dari [produsen] minyak goreng yang tidak memiliki jaringan distribusi di dalam negeri,” kata Airlangga.
Pelibatan Bulog dalam urusan minyak goreng ini sejatinya agak terlambat. Sumber Katadata menyebut Bulog sejatinya sudah menunggu-nunggu penugasan ini sejak Februari silam. Namun, baru pada akhir April, Kemenko Perekonomian akhirnya memberikan lampu hijau kepad Bulog.
Sumber tersebut bercerita keterlibatan Bulog kali ini merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Presiden punya pengalaman baik dengan Bulog terutama di masa-masa awal Covid-19.
“Waktu itu Bulog bisa tuntaskan tugas bansos beras Presiden dalam dua pekan,” katanya.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Nasional, Bulog sejatinya mendapatkan mandat menjaga stabilisasi harga untuk 11 komoditas, termasuk minyak goreng. Namun, cuma tiga komoditas yakni padi, jagung, dan kedelai yang menjadi kewajiban utama.
Kendati demikian, beleid itu juga memungkinkan Bulog ikut terlibat menangani distribusi minyak goreng melalui penugasan di tingkat kementerian lewat Peraturan Menteri.
Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal mengatakan pihaknya sudah melalukan pembahasan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk penugasan ini. Dalam hal ini, BPDPKS nantinya akan berperan sebagai penyokong dana penugasan tersebut.
“Prinsipnya kami ini kan operator. Jadi tinggal nunggal perintah dari regulator saja, baru kami jalan,” kata Awaludin kepada Katadata, Kamis (12/5).
Sementara itu, salah satu petinggi Bulog yang dihubungi Katadata mengatakan kebijakan distribusi minyak goreng oleh Bulog ini memang tinggal menunggu payung hukumnya saja. “Dari Kemenko Perekonomian sudah oke. Tinggal nunggu dari Mendag dan Industri [Menteri Perindustrian],” katanya.
Mekanisme Distribusi
Sementara menunggu regulasi Peraturan Menteri diluncurkan, Bulog mulai aktif mencari rekanan. Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan setidaknya tiga produsen sudah menyatakan komitmen menyediakan minyak goreng untuk didistribusikan oleh Bulog. Sayangnya, pria yang akrab disapa Buwas ini enggan merinci siapa saja ketiga produsen tersebut.
Sumber Katadata menyebut salah satu produsen tersebut adalah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan beberapa BUMN lain. “Kalau dari swasta belum tahu,” katanya.
