Urgensi Transformasi Kebijakan BBM
Subsidi energi selalu menjadi isu panas. Dari perspektif ekonomi, secara teknis subsidi pasti akan naik karena dipengaruhi beberapa faktor. Ini antara lain kenaikan harga energi seperti minyak, gas, dan batu bara, pelemahan nilai tukar rupiah (kurs), serta peningkatan volume barang maupun orang yang disubsidi.
Saat ini sebagian minyak mentah, BBM dan LPG yang dikonsumsi berasal dari impor. Kapasitas kilang domestik hanya 800.000 barel per hari dengan konsumsi 1.4 juta barel per hari. Dampak dari naiknya impor tentunya meningkatkan defisit neraca perdagangan migas.
Dengan tren ICP yang sudah di atas US$ 100 per barel sebagai dampak krisis geopolitik Rusia-Ukraina, besaran nilai impor BBM ini akan berpengaruh pada naiknya keekonomian produk BBM. Padahal asumsi ICP berdasarkan APBN 2022 hanya US$ 63 per barel. Dampaknya beban subsidi BBM dan LPG serta kompensasi BBM dalam APBN bertambah.
Kementerian ESDM menghitung setiap kenaikan US$ 1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun. Masalah subsidi bertambah dengan indikasi jebolnya kuota solar subsidi BBM dan LPG. Di tahun 2022, alokasi subsidi energi sebesar 7,2% terhadap total APBN sebesar Rp 1.846 triliun. Namun dengan naiknya harga minyak mentah dan overkuota BBM, pemerintah mempekirakan subsidi BBM membengkak sampai Rp502 triliun di 2022 atau lebih dari 20% terhadap revisi APBN 2022.
Antisipasi Dampak Kenaikan BBM Subsidi
Beberapa hari lalu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan berbicara ke publik soal keputusan kenaikan harga BBM. Sepertinya opsi menaikkan BBM subsidi terpaksa dilakukan pemerintah guna meringankan beban APBN.
Langkah kehati-hatian pemerintah dalam menaikkan harga LPG dan BBM bukan tanpa alasan. Pertimbangan daya beli masyarakat, menjaga tren pemulihan ekonomi, dan pengendalian laju inflasi menjadi prioritas.
Di sisi lain, Pertamina sebagai BUMN yang menjalankan fungsi pelayanan public (PSO) dalam mendistribusikan BBM dan LPG turut merasakan dampak terhadap kenaikan ICP. Harga jual eceran semua produk Pertamina masih di bawah harga keekonomian, dan ini menekan kesehatan keuangan Pertamina.
Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 12.500 per 1 April 2022, merupakan langkah rasional. Meski masih di bawah harga keekonomian, kebijakan ini dapat membantu kelancaran cash flow BUMN tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, harga Pertamax termurah ke-2 setelah gasoline sejenis di Malaysia.
Solusi jangka pendek lainnya adalah pemerintah dapat mencari pasokan minyak mentah dan BBM dengan harga murah. Seperti diketahui, India dan Cina berhasil membeli minyak Rusia dengan harga diskon US$ 35 per barel, yang memanfaatkan embargo Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terhadap komoditas energi Rusia.
Apabila upaya impor minyak Rusia ini dapat dilaksanakan tentu akan mengurangi beban devisa akibat impor sekaligus mengurangi biaya pokok perolehan sebagai komponen terbesar dalam harga BBM. Upaya ini tentunya membutuhkan dukungan diplomatis karena menyangkut geopolitik global meskipun praktiknya diharapkan tetap melalui mekanisme business to business.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.
