Catatan Kritis Atas Pendanaan Transisi Energi JETP

Pemerintah harus memastikan “Just” atau keadilan terimplementasi dalam program JETP. Selain itu, pembahasan rencana investasi juga dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik.
Agung Budiono-Yayasan Cerah
Oleh Agung Budiono
12 Desember 2022, 12:40
Agung Budiono-Yayasan Cerah
Katadata

Pertemuan KTT G20 di Bali mengumumkan sebuah kemitraan untuk Transisi Energi Berkeadilan atau Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar US$ 20 miliar atau setara Rp 311 triliun. JETP untuk Indonesia diklaim sebagai pendanaan transisi energi terbesar sepanjang sejarah untuk satu negara oleh Climate Counselor to The Secretary at U.S. Department of the Treasury, John Morton. 

JETP untuk Indonesia akan dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang dan mitra internasional lainnya dengan periode mobilisasi pendanaan selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Pembiayaan ini akan terbagi 50:50 antara pembiayaan publik dalam bentuk pinjaman lunak, hibah, dan jaminan dan private. Sebagian besar dana swasta yang akan didapatkan berasal dari koalisi Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).

 Enam bulan ke depan merupakan fase krusial bagi Indonesia dan mitra internasionalnya dalam merumuskan rencana investasi (investment plan) komprehensif dan detail menjelaskan bagaimana kemitraan ini dapat dijalankan di Indonesia serta proyek-proyek PLTU yang disasar. 

 Tentu ada beberapa catatan yang penting digaris bawahi pada proses perumusan investment plan tersebut. Dengan mobilisasi dana yang begitu besar, JETP akan memiliki efek yang dirasakan tidak hanya di tingkat pemerintahan, tetapi sampai ke tingkat grass root. 

Silang pendapat terjadi dalam narasi publik soal pengumuman JETP. Ada yang memandang ini sebagai langkah penting mempercepat proses transisi energi, khususnya terkait pensiun PLTU batu bara sekaligus mengakselerasi pengembangan energi terbarukan.

Di sisi lain terdapat pandangan skeptis khususnya soal detail proyek mana yang akan disasar, serta model pembiayaan dan tata kelola dari pelaksanaan JETP itu sendiri. Untuk itu penting untuk memberikan catatan kritis dalam kerangka penyusunan kebijakan sebagai pertimbangan terkait implementasi JETP di Indonesia.

Pertama, pentingnya memastikan prinsip “Just” atau Keadilan terimplementasi dalam program JETP. Formulasi tentang konsep “Just Transition” atau transisi berkeadilan paling awal muncul dari kalangan serikat pekerja Amerika Serikat pada dekade 1980-an sebagai respons atas regulasi pencemaran air dan udara, hal ini berhasil menghentikan industri yang melanggar aturan tersebut (Newell and Mulvaney, 2013). Transisi berkeadilan kemudian menjadi semakin populer dalam diskursus kebijakan publik dan politik karena menjadi konsep energi yang paling komprehensif. 

Adanya penekanan pada aspek sosial dan teknis seharusnya memberikan ruang untuk memastikan proses transisi menuju energi bersih terbarukan. Semua kalangan yang terdampak tidak ada yang tertinggal dan merugi, seperti mereka yang bergantung pada energi fosil dan masyarakat sekitar yang terdampak langsung.

Konsep Transisi Berkeadilan

Penelitian Normann dan Telmann (2021), menyebutkan ada tiga pendekatan utama yang menjadi interpretasi dalam studi transisi berkeadilan. Konsep pertama dikenal dengan nama shared solution approach yang mengadopsi pendekatan market-based approach. Konsep ini percaya bahwa dalam proses transisi berkeadilan, akan ada pekerjaan yang hilang dan lapangan pekerjaan baru akan terbuka. 

 Hal ini mendorong berkembangnya lapangan pekerjaan hijau baru (green jobs) yang dapat membantu masyarakat terdampak. Ini dengan catatan bahwa negara yang melakukan transisi energi mengembangkan kapasitas energi terbarukannya di wilayah yang bertransisi.

 Konsep kedua mengadopsi pendekatan ecological modernisation/differentiated responsibility approach yang berbanding terbalik dengan konsep pertama. Jika shared solution approach berfokus kepada pihak yang “kalah” dalam sebuah transisi berkeadilan, interpretasi konsep kedua ini justru sebaliknya. Ia berupaya memproteksi pekerjaan yang ada dan membuka peluang baru dalam ekosistem agar dapat menyesuaikan dengan standar masyarakat rendah karbon. 

Dengan kata lain, konsep ini mendukung penundaan penghapusan energi fosil dengan memperkenalkan teknologi dan solusi semu yang masih diragukan untuk menghilangkan emisi. Hal ini memiliki resiko. Sebagai contoh penggunaan teknologi carbon, capture, and storage (CCS) pada PLTU batu bara. Satu-satunya PLTU yang menggunakan teknologi ini, PLTU Boundary Dam di Kanada gagal menangkap 100% karbon sesuai yang dijanjikan dan tidak dapat beroperasi selama satu tahun penuh. 

Konsep ketiga dikenal dengan sebutan radical and transformative approach, yang memiliki postur yang lebih konfrontatif. Sesuai dengan namanya, konsep ini percaya bahwa sebuah transisi energi membutuhkan perubahan sosial yang besar, yang mungkin saja menurunkan perekonomian di wilayah yang melakukannya. 

Konsep-konsep di atas perlu diterjemahkan oleh pengambil kebijakan untuk memberikan pengertian jelas kepada publik di Indonesia soal bagaimana pilihan kebijakan yang akan diambil dalam menjalankan kebijakan transisi energi. Pihak yang bertanggung jawab juga seharusnya mampu memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, seperti hilang pekerjaan jika proses transisi energi tidak dijalankan secara paralel. 

Kedua, implementasi JETP Indonesia harus mengedepankan prinsip tata kelola yang baik yaitu keterbukaan, transparansi dan partisipasi serta inklusivitas. Pemerintah harus mampu memberikan gambaran utuh apa yang terjadi jika JETP mulai dijalankan.

Ini terutama berkaitan dengan pilihan jenis kebijakan, misalnya pada proyek-proyek mana saja yang akan dilakukan untuk pemensiunan dini PLTU maupun pengembangan ekspansi energi terbarukan. Karena itu, pelibatan sejak awal dari ahli, masyarakat sipil dan serikat pekerja serta masyarakat terdampak menjadi penting dan relevan. 

Infografik_Dana Jumbo dari Negara Maju untuk Transisi Energi RI
Infografik_Dana Jumbo dari Negara Maju untuk Transisi Energi RI (Katadata/ Nurfathi)
 

 

Pembahasan Investment Plan Harus Terbuka

 Tentunya dana besar yang diiming-imingi kepada Indonesia ini seharusnya dapat melindungi tenaga kerja sebagai konsekuensi transisi energi. Pemerintah Indonesia juga harus mempertimbangkan adanya biaya kompensasi kesehatan bagi mereka yang terdampak langsung oleh PLTU batu bara dalam investment plan.

Ini akan membuktikan pemerintah memang peduli dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di tapak. Studi New Climate Institute pada Mei 2022, menyebutkan bahwa 110.000 kematian dini di Indonesia dapat dihindari jika pemensiunan PLTU batu bara dilakukan lebih cepat.

Soal lain dari aspek tata kelola adalah adanya potensi conflict of interest terhadap proyek-proyek yang akan dipilih untuk didanai oleh JETP. Mengingat dalam struktur ekonomi politik energi di Indonesia, masih sangat kuat aroma state capture corruption, maka penting bagi pemerintah untuk mampu menjelaskan.

Ketiga, pentingnya mengambil pembelajaran (lesson learnt) dari Afrika Selatan sebagai negara pertama yang menerima program JETP pada KTT Perubahan Iklim COP 26 di Glasgow, Skotlandia, tahun lalu. Amerika Serikat, Jerman Inggris, Perancis, dan Uni Eropa di bawah payung International Partners Group (IPG) berkomitmen untuk memberikan USD 8,5 miliar untuk Afrika Selatan. 

Permasalahan utama yang ditemukan kebijakan JETP Afrika Selatan adalah tertutupnya informasi yang dapat diakses publik selama penyusunan investment plan berlangsung. Butuh waktu enam bulan bagi publik untuk mendapatkan informasi lanjutan terkait JETP setelah diumumkan di COP 26. Dokumen resmi “Six-month Update on Progress in Advancing the Just Energy Transition Partnership (JETP)” baru dirilis pada Juni 2022. 

IPG akhirnya mendukung investment plan yang disusun oleh pemerintah Afrika Selatan pada awal November 2022. Rincian dana US$ 8.5 miliar tersebut akhirnya dapat dilihat oleh publik. Afrika Selatan sekarang sedang melakukan pembicaraan bilateral dengan beberapa negara untuk mendapatkan biaya tambahan untuk program JETP-nya.

Persoalan lain yang terlihat dari investment plan yang disetujui adalah minimnya porsi hibah yang diberikan oleh IPG. Porsi hibah yang didapatkan oleh Afrika Selatan berada pada angka kurang dari 3%. Sementara utang atau pinjaman lunak dan komersial mendominasi pembiayaan yang didapatkan oleh Afrika Selatan.

Jumlah pinjaman lunak yang akan didapatkan Afrika Selatan dari Climate Investment Funds (CIF), Uni Eropa, Perancis, Jerman, AS, dan UK mencapai US$ 5,3 miliar, lebih dari setengah dari seluruh pembiayaan. 

Kondisi fundamental dan makro ekonomi antara Indonesia dan Afrika Selatan memang berbeda. Namun narasi kuat soal “jeratan” uutang baru dari pendanaan transisi energi ini tidak boleh dikesampingkan. Untuk itu pemerintah harus serius menjelaskan risiko dari aspek-aspek pembiayaan dalam JETP ini secara rinci.

Banyak pihak melihat JETP sebagai sebuah peluang dalam mengakselerasi kebijakan transisi energi keluar. Ini penting untuk menghentikan kecanduan Indonesia terhadap energi fosil, terlebih batu bara, dan bertransformasi menuju ekonomi yang zero carbon. Namun, tidak sedikit juga yang meragukan bahwa JETP akan benar-benar menyelesaikan persoalan transisi energi sesungguhnya. Karena itu, menjadi fundamental sejak awal penyusunan kebijakan JETP adalah memastikan proses tata kelola yang baik dan memberikan ruang yang substansial bagi publik dan masyarakat pada penyusunan kebijakannya.

 

Agung Budiono-Yayasan Cerah
Agung Budiono
Peneliti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait