Mengenal Peran Indonesia dalam G20
Peran Indonesia dalam G20 cukup strategis, pasalnya sejak 1 Desember 2021 Indonesia terpilih menjadi presidensi G20. Menurut penjelasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Group of Twenty atau G20 adalah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara dengan perekonomian besar di dunia.
Forum ini beranggotakan 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Anggota G20 hingga saat ini yaitu Australia, Argentina, Brasil, RRT, Uni Eropa, Jerman, India, Indonesia, Italia, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Korea Selatan, Turki dan Inggris.
Jika dilihat dari sejarahnya, G20 lahir dari kekecewaan komunitas internasional terhadap negara G7 (Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, dan Amerika Serikat) yang dianggap gagal dalam mencari solusi atas krisis keuangan global di tahun 1998-1999.
Pada saat itu, muncul pandangan untuk mengajak negara berkembang dan negara maju lainnya dalam sebuah pertemuan. Forum tersebut ternyata bertujuan untuk membahas dan mencari solusi atas krisis keuangan global pada sat itu.
Akhirnya, diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 digelar di Amerika Seikat. KTT pertama ini berfokus pada pembahasan dan koordinasi respons global terhadap dampak krisis keuangan yang saat itu terjadi di Amerika Serikat.
Di forum tersebut pimpinan negara G20 sepakat untuk melakukan pertemuan lanjutan. Tanggal 1-2 April 2009, London menjadi presidensi KTT G20 kedua di bawah koordinasi Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.
Peran dan Tujuan G20
Secara umum, forum G20 bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan global yang lebih kuat, seimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Sementara menurut penjelasan di bi.go.id, berikut beberapa peran G20:
1. Menangani krisis keuangan global
Salah satu kesuksesan dari G20 yaitu mendukung dalam penuntasan krisis keuangan global di tahun 2008 lalu. G20 juga berperan untuk mengubah tata kelola keuangan global dengan menginisiasi paket stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi serta dalam skala besar. G20 juga mendukung peningkatan kapasitas pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan bank pembangunan global.
2. Mempengaruhi kebijakan pajak
Pada tahun 2012 lalu, G20 menghasilkan cikal bakal Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang kemudian difinalisasi pada tahun 2015. Lewat BEPS, hingga saat ini sudah ada 139 negara dan jurisdiksi yang bekerja sama untuk mengakhiri pengingkaran pajak.
3. Membantu penanganan dampak Covid-19
G20 berinisiatif dalam menangani dampak pandemi yang meliputi penangguhan pembayaran utang luar negeri untuk negara yang berpenghasilan rendah. tak hanya itu, G20 juga berjanji melakukan injeksi pendanaan untuk menangani dampak covid-19 lebih US$5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memulihkan perekonomian.
Negara G20 juga menurunkan atau menghapus bea dan pajak impor, mengurangi bea vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat untuk Covid-19.
