Pendukung Prabowo Ragukan KPU, TKN: Efek Kampanye Delegitimasi Pemilu

"Itu artinya kampanye kubu sebelah yang melakukan upaya delegitimasi Pemilu telah menampakan hasilnya," kata Ace.
Dimas Jarot Bayu
11 Maret 2019, 18:06
Aksi Tolak Kecurangan Pemilu 2019
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR
Massa Forum Umat Muslim melakukan aksi apel siaga umat di depan Kantor KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Aksi tersebut untuk menolak kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menunjukkan pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno banyak yang meragukan penyelenggara Pemilu. Menanggapi hasil survei ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menuding hal tersebut merupakan imbas dari kampanye kubu Prabowo-Sandiaga selama ini.

TKN menilai kubu Prabowo-Sandiaga kerap kali berkampanye dengan mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu. Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily mengatakan upaya mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu itu dapat dilihat dari beberapa isu yang dihembuskan kubu paslon 02 terkait pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

(Baca: Survei SMRC: Pendukung Prabowo-Sandi Lebih Meragukan Kinerja KPU)

Dia mencontohkan munculnya isu tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos di Tanjung Priok. Ada pula isu kotak suara berbahan kardus memudahkan kecurangan ketika Pemilu berlangsung. Teranyar, adanya demonstrasi yang meragukan sistem teknologi informasi milik KPU. Demonstrasi itu dipimpin Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Amien Rais.

"Itu artinya kampanye kubu sebelah yang melakukan upaya delegitimasi Pemilu telah menampakan hasilnya," kata Ace dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/3).

Ace menilai upaya mendelegitimasi penyelenggaraan Pemilu dari kubu Prabowo-Sandiaga mirip model propaganda Donald Trump saat mencalonkan diri di Pilpres AS. Trump saat itu juga membentuk opini mengenai berbagai kecurangan yang terjadi saat persiapan hingga pencoblosan Pemilu.

(Baca: Pendukung Prabowo Lebih Percaya Informasi di Medsos Bersimbol Agama)

Hal tersebut dilakukan untuk mendelegitimasi Hillary Clinton dan Partai Demokrat yang menjadi partai petahana. "Model kampanye Trump di Amerika juga melakukan delegitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilu," kata Ace. 

Menurutnya, upaya mendelegitimasi Pemilu ini sama saja dengan mencari alibi jika Prabowo-Sandiaga kalah. Hal seperti ini akan merusak sistem demokrasi di Indonesia. Keraguan terhadap penyelenggaraan Pemilu sama saja dengan tidak mempercayai mekanisme demokrasi di Indonesia. Lagipula, KPU dan Bawaslu dipilih melalui mekanisme politik di DPR, di mana semua partai politik ikut terlibat memilih.

Karenanya, Ace meminta masyarakat tetap mempercayakan penyelenggaran Pemilu kepada KPU dan Bawaslu, demi menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. "Jangan dulu melemparkan tudingan ketidaknetralan penyelenggara Pemilu padahal perlombaan intinya belum dilaksanakan," kata Ace.

(Baca juga: Jokowi Ajak Pendukungnya agar Tidak Takut Melawan Hoaks)

 

Debat Capres II
Debat Capres II ( ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

 

Pendukung Prabowo-Sandiaga Meragukan KPU dan Bawaslu

Survei SMRC menyatakan pendukung Paslon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih pesimistis terhadap kinerja penyelenggara daripada pemilih Paslon Nomor Urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Survei dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Direktur Riset SMRC Deni Irvani menyatakan penilaian integritas penyelenggara pemilu tidak lepas dari preferensi politik masyarakat.

"Survei menunjukkan bahwa penilaian pendukung pasangan calon 02 lebih negatif daripada pendukung pasangan calon 01," kata Denny saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (10/3).

(Baca: Per Awal Maret 2019, Bawaslu Catat 6.280 Dugaan Pelanggaran Pemilu)

Untuk penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) SMRC menyatakan keyakinan pendukung Prabowo-Sandi terhadap KPU sebesar 65,7%, sedangkan ketidakyakinannya mencapai 23,3%. Sebaliknya, keyakinan pemilih Jokowi-Amin kepada KPU tercatat pada level 90,6% dan ketidakyakinannya hanya 4,1%.

Untuk pegawasan Bawaslu terkait Pilpres, SMRC menyebutkan keyakinan pendukung Prabowo-Sandi hanya 65,3% dan ketidakyakinannya sebesar 21,5%. Berbeda dengan keyakinan pemilih Jokowi-Amin yang mencapai 87,8% dan ketidakyakinannya hanya 5,4%.

Deni menyebutkan, hubungan penilaian pendukung masing-masing pasangan calon sangat bias karena hasilnya berbeda. Namun, dia menegaskan keyakinan kedua kubu atas penyelenggaraan Pilpres menunjukkan hasil positif bagi KPU dan Bawaslu karena ketidakyakinannya hanya sekitar 11% sampai 13%.

(Baca juga: KPU Coret 101 Warga Asing dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019)

Dia juga menyorot jumlah masyarakat yang tidak percaya terhadap kinerja KPU dan Bawaslu yang mencapai 13%. "Kalau dikonversikan kepada masyarakat pemilih yang mencapai 190 juta orang, berarti masih ada sekitar 25 juta warga sehingga menjadi masalah besar jika ada mobilisasi," ujar Deni.

Menurutnya, integritas pengelolaan konflik politik oleh KPU dan Bawaslu merupakan titik strategis dalam Pilpres. Alasannya, jika penilaian masyarakat terhadap integritas KPU dan Bawaslu buruk, legitimasi proses dan hasil pemilihan pada 17 April 2019 nanti juga bisa mencerminkan rendahnya nilai demokrasi Indonesia 5 tahun ke depan.

Anggota KPU Hasyim Asyari menyambut positif hasil riset SMRC karena tingkat kepercayaan penyelenggaraan pesta demokrasi yang bisa mencapai 80%. Sehingga, KPU bakal terus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pilpres yang bergantung kepada kapabilitas dan integritas penyelenggara.

Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan pengawasan bakal penyelenggaraan bakal bertambah oleh sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi, kampanye bebas menggunakan media komunikasi pada 24 Maret 2019 hingga 13 April 2019. Sehingga, pengetahuan dan informasi terkait praktik politik dalam kampanye semakin jelas.

(Baca: Kubu Jokowi dan Prabowo Saling Kecam Video Hoaks Pelajaran Agama)

Abhan menekankan, pengawasan bakal lebih ketat ke level paling kecil sampai tempat pemungutan suara (TPS) karena berkaitan erat dengan terhadap kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi. "Dinamika tahun 2019 sangat berbeda, jadi intensitas pengawasan lebih tinggi," katanya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait