DMO Batu Bara Bisa Selamatkan Uang Negara Dianggap Mitos

“Tata kelola industri batu bara, termasuk sistem penerimaan negaranya yang harus diperbaiki,” kata Rizky
Image title
2 Agustus 2018, 08:49
Tambang Batu Bara
Donang Wahyu|KATADATA

Kebijakan wajib memasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) yang dinilai bisa menyelamatkan keuangan negara, dianggap hanya sekadar mitos. Kebijakan ini tidak akan mempengaruhi penerimaan negara secara signifikan.

Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Rizky Ananda Rizky mengatakan kebijakan DMO hanya akan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar US$ 3,68 miliar. Perhitungan besaran potensi kerugian berasal dari asumsi bertambahnya beban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bisa terjadi, apabila kebijakan DMO batu bara dicabut.

Sementara Bank Indonesia (BI) pernah mengungkapkan prediksinya mengenai defisit neraca pembayaran sepanjang tahun ini bisa mencapai US$ 25 miliar. Apabila dibandingkan dengan prediksi BI tersebut, asumsi penyelamatan keuangan negara dari bertambahnya beban PLN, masih sangat kecil. Makanya, dia meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan ini.

(Baca: Luhut Pastikan Pungutan Batu Bara Menguntungkan Keuangan PLN)

Advertisement

Menurutnya, apabila pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara dari batu bara, bukan hanya dilakukan dengan jalan memberi izin baru atau membuka pintu ekspor. “Tata kelola industri batubara, termasuk sistem penerimaan negaranya yang harus diperbaiki,” kata Rizky dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (31/8).

Rizky menyebut data Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia tahun 2016, yang menunjukkan dari ribuan perusahaan tambang batu bara, belum semuanya membayarkan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). “Pertanyaannya, bagaimana bisa ribuan IUP Minerba yang ada di Indonesia, ternyata hanya menyumbang PNBP tak lebih dari 6%?” kata Rizky.

(Baca: Pengusaha Keberatan Pemberlakuan DMO Batu Bara)

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia juga meminta pemerintah mencabut kebijakan DMO. Dia menilai pencabutan kebijakan ini akan mampu mendorong kegiatan ekspor batu bara oleh pelaku usaha. Saat ini ekspor Indonesia tidak maksimal, karena terhambat peraturan DMO.

Dia menjelaskan produksi batu bara dalam negeri ditargetkan hampir mencapai 500 juta metric ton pada tahun ini. Dengan penerapan peraturan DMO batu bara, pengusaha wajib menyetorkan minimal 25% produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Artinya, ada 125 juta metric ton batu bara yang diproduksi tidak boleh diekspor.

“Sementara kebutuhan domestik kita mungkin sekitar 100 juta metric ton. Logika berpikirnya, ada sekitar 25 juta metric ton batu bara yang sebenarnya bisa dimaksimalkan untuk ekspor,” katanya.

(Baca: Presiden Batalkan Penghapusan DMO Batu Bara)

Selain itu, melalui aturan ini pemerintah mengintervensi harga batu bara untuk dalam negeri sebesar US$ 70 per metric ton. Padahal harga pasarnya pada Juli 2018 sudah mencapai US$ 104,65 per metric ton. Dengan adanya kelebihan harga US$ 34,65 per ton dan jatah pasokan dalam negeri ini sebesar 25 juta ton, ada potensi kehilangan sekitar US$ 866 juta, apabila batu bara ini diekspor

Dengan harga yang diintervensi dan kelebihan pasokan, membuat Pemerintah harus mencari jalan untuk mengamankan jaminan DMO batu bara. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan neraca pembayaran demi kestabilan nilai tukar rupiah.

“Yang penting, bagaimana kita bisa menjaga rupiah (tetap stabil). Yang paling cepat sih ekspor batu bara,” kata Hendra.

(Baca: Pencabutan Kebijakan DMO Batal, Saham Emiten Batu Bara Turun)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait