Jokowi Pastikan RI Segera Kuasai 51% Saham Freeport

Jokowi mengatakan negosiasi antara pemerintah dan Freeport McMoRan telah mencapai kesepakatan
Ameidyo Daud Nasution
12 Juli 2018, 14:50
jokowi
Katadata | Arief Kamaludin

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia akan segera menjadi pemegang saham mayoritas di PT Freeport Indonesia. Negara akan memiliki 51 persen saham perusahaan tambang Amerika Serikat ini dari sebelumnya 9,36 persen.

Saat ini kesepatan antara pemerintah, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan Freeport McMoran hampir rampung, tinggal membahas hal teknis saja. Jokowi menjelaskan proses pengambilalihan 51 persen saham Freeport Indonesia ini melalui perundingan yang alot selama tiga setengah tahun.

(Baca: Dirut Inalum Jelaskan Sulitnya Transaksi Pembelian Saham Freeport)

Dalam satu setengah tahun terakhir, negosiasi berjalan lebih intensif. Namun, kata Jokowi, pembicaraan dilakukan diam-diam dan tidak dipublikasikan di media massa. "Karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," kata Jokowi di Tangerang Selatan, Kamis (12/7).

Advertisement

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai porsi saham 51 persen yang akan dimiliki Indonesia ini sebagai lompatan besar. Nantinya, Indonesia akan mendapatkan pemasukan dana yang lebih besar dari tambang Freeport, dari penerimaan pajak, royalti, dividen, hingga retribusi.

"Sehingga nilai tambah komoditas tambang bisa dinikmati kita semua," ujar dia. (Baca: Ini Komposisi Saham Freeport Indonesia Setelah Divestasi)

Jokowi juga sempat menyinggung Blok Mahakam yang akan dikuasai 100 persen Pertamina (Persero) pada awal tahun depan. Pemerintah juga menyerahkan kewenangan kepada Pertamina untuk mencari mitra kerja sama untuk menggarap blok migas di Kalimantan Timur, baik dengan kontraktor lama ataupun perusahaan migas lainnya.

Jokowi telah memberikan target penyelesaian akuisisi saham Freeport Indonesia bisa rampung bulan ini. Namun saat itu dirinya menyerahkan teknis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk mengurusnya.

"Tapi kami harapkan Juli ini rampung," kata Jokowi saat itu. (Baca: Pemerintah Beri Waktu Enam Bulan ke Freeport Bereskan Isu Lingkungan)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait