Sri Mulyani Pastikan Penurunan Tarif Tol Tak Melanggar Kontrak

Ameidyo Daud Nasution
20 Mei 2018, 08:00
Gerbang Tol
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Sejumlah mobil memasuki gerbang tol ruas Serpong-Pondok Aren, di Gerbang Tol Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (6/12). Ruas Tol Serpong-Pondok Aren merupakan salah satu jalan tol yang akan mengalami kenaikan harga sebesar Rp500. Kenaikan tarif tol tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.972/KPTS/M2017 yang akan berlaku mulai tanggal 8 Desember 2017. Untuk ruas tol Serpong-Pondok Aren ini sendiri, merupakan kenaikan yang ke sembilan kalinya se

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan langkah pemerintah menyesuaikan tarif jalan tol masih tetap mengacu perjanjian kerja sama dengan badan usaha. Pemerintah tetap menjaga reputasi dan menghormati kontrak kerja yang ada dengan swasta.

Dia mengungkapkan dunia internasional sangat menyoroti hal-hal terkait kontrak yang dilakukan pemerintah dengan badan usaha dan swasta. Hal ini akan berpengaruh pada iklim usaha di suatu negara. Makanya, dalam kebijakan penyesuaian tarif ini, pemerintah tetap mengedepankan kepastian usaha investor.

"Penyesuaian tarif tol masih tetap dalam rambu kontrak, agar memberikan kepastian," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, akhir pekan lalu. (Baca: Pemerintah Prediksi Penurunan Tarif Tol Bisa Sampai 38%)

Penyesuaian dengan menurunkan tarif tol ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah mendengar keluhan langsung dari para pelaku ekonomi, seperti supir truk dan logistik. Namun, agar tidak memberatkan pengelola jalan tol, Kementerian PUPR menyiasatinya dengan sejumlah langkah, salah satunya dengan memperpanjang hak konsesi pengelolaan jalan tol kepada badan usaha.

Dari sisi fiskal, Sri Mulyani akan melihat insentif perpajakan bagi para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). "Sekarang masih dibahas oleh tim saya," kata dia.

Pemerintah berencana memberikan insentif berupa fasilitas libur pajak (tax holiday) bagi investor di tiga ruas tol. Ketiganya adalah tol Solo - Ngawi, Ngawi - Kertosono, dan Kertosono - Mojokerto. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan tarif tol yang saat ini dianggap terlalu mahal.

(Baca: Dipanggil Presiden, Menteri Basuki Siapkan Skema Penurunan Tarif Tol)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan opsi untuk memperpanjang masa konsesi jalan tol ternyata belum cukup untuk menjaga keseimbangan tarif tol dengan rasio balik modal investor. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan instrumen tambahan khusus untuk tiga ruas itu.

"Sebenarnya dari Menteri Keuangan ada beberapa instrumen, tapi yang paling ringan risikonya insentif pajak," kata Basuki bulan lalu. (Baca: Turunkan Tarif Tol, Investor Akan Dapat Fasilitas Libur Pajak)

Tarif tol
Tarif tol (Kementerian PUPR)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait