Cerita di Balik Penanganan Kerusuhan di Mako Brimob

"Saya harapkan penjelasan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat agar tidak terjadi perdebatan tidak perlu," kata Moeldoko
Ameidyo Daud Nasution
11 Mei 2018, 16:09
Napi Mako Brimob
ANTARA FOTO/Humas Mabes Polri
Napi kasus terorisme keluar dari rutan Brimob saat menyerahkan diri di Rutan cabang Salemba, Mako Brimob, Kelapa Dua, Jakarta, Kamis (10/5).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan cerita di balik penanganan kerusuhan narapidana terorisme di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok. Dia mengatakan prosedur dan proses penangananya sudah berjalan sangat baik.

Saat kerusuhan terjadi, Selasa malam (8/5), Presiden Joko Widodo telah menerima laporan tersebut. Kebetulan Moeldoko sedang menemani Presiden melakukan kunjungan kerja ke Riau. Setelah menerima laporan, Jokowi memberi arahan untuk segera dibentuk sebuah kesatuan komando atau posko yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, dibantu Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam menangani kerusuhan ini, Jokowi juga memberikan beberapa petunjuk. Pertama, jangan ragu-ragu dan harus tegas dalam penanganan. Kedua, menghindari adanya korban yang tidak perlu atau banyak korban. Ketiga, Presiden memberikan batasan waktu agar penanganan kerusuhan ini segera diselesaikan.

“Dalam militer kepolisian ada prosedur pengambilan keputusan. Setelah presiden memberikan petunjuk, di sini lah berjalan prosedur pengambilan keputusan,” kata Moeldoko di kantornya, Jakarta, Jumat (11/5). (Baca: Polisi: Kerusuhan di Mako Brimob Tak Didalangi ISIS)

Dia mengatakan ada beberapa alternatif tindakan yang bisa dilakukan berdasarkan petunjuk diantaranya, serbuan langsung, atau memberikan peringatan terlebih dahulu kepada para narapidana terorisme (napiter) yang membuat kerusuhan. Serbuan langsung tidak bisa dilakukan, karena masih ada satu anggota kepolisian yang dijadikan sandera oleh para napiter.

Yang bisa dilakukan adalah alternatif kedua, memberikan peringatan dengan tekanan. Peringatan dilakukan tanpa ada negosiasi. Pemerintah berkomitmen tidak ada toleransi dan sangat tegas dalam menghadapi terorisme. Tindakan peringatan juga dilakukan dengan mematikan akses listrik, air, dan makanan. Setelah lebih dari 24 jam, para napiter mulai mengeluh lapar. Akhirnya mereka membebaskan sandera untuk ditukar dengan makanan.

Setelah sandera dilepas, Komando Khusus kembali memberikan peringatan, sehingga 145 orang napiter menyerah. Namun, masih ada 10 napiter lainnya yang masih melawan. Dengan melihat gerak-gerik mereka melalui kamera CCTV, aparat diperintahkan untuk melakukan penyerbuan. Akhirnya 10 orang napiter ini menyerah.

“Kenapa tidak dihabisi? Karen ada hasil Konferensi Jenewa, kalau lawan sudah menyerah, tidak boleh dibunuh. Semuanya selesai dan tidak ada korban pada serbuan itu,” kata Moeldoko.

Dia juga menjelaskan kenapa penanganan kerusuhan ini dilakukan tertutup dan tidak boleh diketahui media masa sejak awal kejadian. Alasannya, karena ini persoalan taktis yang tidak boleh diketahui agar penanganannya bisa berjalan sesuai rencana.

"Saya harapkan penjelasan bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat agar tidak terjadi perdebatan tidak perlu. Cerita sesungguhnya tidak seperti yang dipersepsikan di luar,” ujarnya. Dia memastikan bahwa Presiden Jokowi selalui menerima laporan dan mengikuti secara rinci kejadian dan penanganannya dari luar kota.

Moeldoko mengatakan meski kejadian ini telah selesai, pemerintah akan tetap akan mengevaluasi secara menyeluruh. Apalagi terlihat jelas bahwa rutan Mako Brimob ternyata kelebihan kapasitas. Namun dia memastikan bahwa negara menjamin keselamatan dan keamanan siapapun di Indonesia. Ini mengingat adanya dua helatan besar yakni pertemuan tahunan International Monetary Fund dan Bank Dunia serta Asian Games 2018.

"Saya imbau masyarakat tidak ragu melihat keamanan di Indonesi dan bisa kami jamin dengan baik," kata dia.

Enam orang meninggal dalam kerusuhan yang terjadi di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat dua hari lalu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen M Iqbal mengatakan jumlah itu terdiri dari lima personel kepolisian dan satu orang narapidana terorisme.

(Baca: Lima Polisi Meninggal dalam Kerusuhan di Rutan Mako Brimob)

Kelima personel polisi yang tewas yakni Bripda Wahyu Catur Pamungkas, Bripda Syukron Fadhlo, Ipda Rospuji, Bripka Denny, dan Briptu Fandi. Adapun, satu napiter yang tewas yakni Benny Syamsu Tresno. Sementara seluruh napiter yang terlibat kerusuhan tersebut telah dipindahkan ke Nusa Kambangan.

Atas nama rakyat, bangsa dan negara Jokowi mengungkapkan duka cita yang mendalam atas gugurnya lima anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas negara. Dia pun telah memerintahkan Wakapolri Komjen. Pol Syafruddin untuk memberi kenaikan pangkat luar biasa kepada para prajurit yang menjadi korban aksi terorisme tersebut.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dalam menghadapi duka," kata Jokowi. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait