Pengembang Menilai Program Rumah Murah PNS Belum Realistis
Real Estate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menilai rencana Presiden Joko Widodo dalam program rumah murah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) belum realistis. Ada ketentuan dari perbankan yang menghambat program ini.
"Kalau saya perhatikan, masalahnya adalah di gaji para PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu," kata Ketua Umum DPP Apersi Junaidi dalam diskusi Memperkuat Program Sejuta Rumah di The Plaza, Jakarta, Kamis (19/4).
Menurutnya, gaji pokok ASN seperti PNS, Tentara Negara Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (Polri), dan pegawai non-PNS masih rendah. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI Checking) untuk mendapatkan kredit pemelikan rumah (KPR) yang dengan nilai harga rumah di kisaran Rp 300 juta hingga Rp 400 juta.
(Baca: Jokowi Perintahkan Ada Pembiayaan Khusus Kredit Rumah bagi PNS)
Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata mengatakan penghasilan yang didapat ASN, sebenarnya mampu memenuhi syarat BI. Meski gaji pokoknya kecil, para ASN mendapatkan tunjangan yang melebihi besaran gajinya.
"Misalnya, gaji pokoknya Rp 4 juta atau Rp 3,5 juta, dia mencicilnya sampai Rp 2 juta. Itu sudah tidak memenuhi syarat. Tapi, ada tunjangan yang sebenernya bisa untuk melakukan KPR," katanya di kesempatan yang sama.
