DPR Belum Sepakati Pembentukan Panja Keselamatan Konstruksi

"Kami diskusikan dulu apa diperlukan (Panja). Jangan sampai rapat tapi tidak ada tujuannya," kata Lasarus
Ameidyo Daud Nasution
22 Maret 2018, 10:19
Pembangunan Jalur MRT Fatmawati
ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah

Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Konstruksi ternyata belum disepakati seluruh anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Wakil Ketua Komisi V dari Fraksi PDIP Lasarus mengatakan masih perlu pembicaraan di internal fraksi dan komisi mengenai perlu tidaknya pembentukan Panja ini.

Dia mengungkapkan bahwa fraksinya, PDIP, masih perlu mengetahui tujuan utama Panja tersebut. Apalagi dirinya melihat masih ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi maraknya kecelakaan konstruksi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. 

"Kami diskusikan dulu apa diperlukan (Panja). Jangan sampai rapat tapi tidak ada tujuannya," kata Lasarus di penghujung Rapat Dengar Pendapat Komisi V dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/3). (Baca: Banyak Kecelakaan, BPK Siap Audit Investigasi Proyek Infrastruktur)

Selain PDIP, hampir seluruh fraksi di Komisi V juga masih mempertanyakan perlu tidaknya pembentukan Panja Keselamatan Konstruksi. Namun, Wakil Ketua Komisi V dari fraksi PKS Sigit Sosiantomo mengatakan fraksinya setuju Panja ini dibentuk. "Saya setuju adanya Panja agar dapat diselesaikan secara holistik," katanya.

Advertisement

Wakil Ketua Komisi V lainnya dari Fraksi Golkar yakni Muhidin M Said juga menyatakan kehadiran Panja bermanfaat untuk mengetahui akar masalah kecelakaan konstruksi. Apalagi saat kunjungan Komisi V ke salah satu proyek infrastruktur, dia melihat memang ada kelemahan dalam pengawasan proyek yang dilakukan konsultan.

"Perlu dicari sebab musababnya," ujar dia. Oleh sebab itu, Ketua Komisi V Fari Djemy Francis di akhir rapat mengatakan pembahasan mengenai panja akan dibahas dulu secara internal Komisi V. (Baca: KKK Sebut Kecelakaan Konstruksi Disebabkan Subkontraktor Tak Disiplin)

Dalam RDP ini, Komisi V juga mendesak pemerintah untuk menjaga agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak masuk menggarap proyek yang nilainya di bawah Rp 100 miliar. BUMN diarahkan menggarap proyek-proyek besar saja. "Yang utama harus ditaati agar konsentrasi BUMN tidak terpecah," kata Lasarus.

Mengenai kecelakaan konstruksi yang kerap terjadi pada proyek-proyek infrastruktur, pemerintah juga telah memberikan sejumlah sanksi kepada BUMN yang terlibat. Sanksinya mulai dari teguran, hingga pencopotan direksi, seperti yang akan dilakukan pada empat direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

(Baca: Direktur Utama dan Tiga Direktur Waskita Karya Bakal Dicopot)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah memberikan surat rekomendasi dari Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) kepada pihak lain seperti Kementerian BUMN. Hasil evaluasi KKK mencatat salah satu penyebab kecelakaan konstruksi adalah kurangnya kedisiplinan Sumber Daya Manusia (SDM). Lalu ada lagi permasalahan peralatan di mana kesadaran akan faktor keselamatan masih rendah.

"Makanya, sekarang proyek seperti Jembatan Holtekamp saat dinaikkan (struktur penyangganya) ditunggui (diawasi) secara langsung," kata Basuki.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait