Hasil Evaluasi: 4 Proyek Infrastruktur Layang Belum Bisa Dilanjutkan

Dari total 37 proyek yang dihentikan, baru 27 kontraktor yang mengajukan evaluasi. KKK telah merekomendasikan 23 proyek dilanjutkan konstruksinya
Ameidyo Daud Nasution
27 Februari 2018, 19:33
Pembangunan Jalur MRT Fatmawati
ANTARA FOTO/Atika Fauziyyah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga hari ini masih ada empat proyek infrastruktur layang belum dapat dilanjutkan konstruksinya. Hal ini seiring evaluasi yang belum selesai dilakukan Komite Keselamatan Konstruksi (KKK).

Anggota KKK Arie S. Moerwanto mengatakan ada 37 proyek infrastruktur layang yang dihentikan sementara pembangunannya. Namun, baru 27 kontraktor yang mengajukan permohonan untuk evaluasi proyeknya kepada KKK. Dari 27 proyek ini, KKK mengeluarkan rekomendasi 23 proyek bisa dilanjutkan kembali pembangunannya.

(Baca: Pemerintah Setop Pengerjaan Konstruksi Layang 37 Proyek Tol dan Kereta)

Sementara, empat di antaranya belum bisa dilanjutkan. "Karena masih ada catatan dan perlu kami lihat ke lapangan lagi," kata dia saat berdiskusi di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (27/2). Keempat proyek itu adalah tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), Kunciran-Serpong, Balikpapan-Samarinda, serta Jakarta - Cikampek (elevated).

Advertisement

Adapun proyek yang telah berjalan lagi antara lain Pasuruan-Probolinggo, Solo Ngawi, hingga sebagian Trans Sumatera. Kemudian beberapa proyek jalur kereta seperti rel kereta dwi ganda (Double-Double Track/DDT) Jatinegara-Manggarai, serta kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jabodebek dan Palembang

Dari hasil evaluasi, Arie melihat para kontraktor tidak disiplin menjalankan standar prosedur operasional (SOP) yang dibuat sendiri. Padahal, sistem konstruksi yang dirancang sudah bagus. Oleh sebab itu Kementerian PUPR akan memaksa agar sistem itu dijalankan secara tegas.

"Misalnya harus ada dan diwajibkan bekerja dengan pengawas," kata Arie. (Baca: Waskita Karya Hentikan Shift Malam Pekerjaan Konstruksi Layang)

Sedangkan mengenai sanksi, Arie menegaskan hukuman yang diberikan mulai dari teguran hingga pemutusan kontrak sesuai Undang-Undang Jasa Konstruksi. Saat ini kontraktor Becakayu yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Virama Karya (Persero) selaku konsultan telah mendapatkan teguran.

"Di kami juga sudah ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Becakayu yang kami grounded," kata Arie. Polres Metro Jakarta Timur juga telah menetapkan status tersangka kepada Alfi Alkansyah yang menjabat sebagai Kepala Pelaksana Lapangan Waskita Karya dan Arif Setianto sebagai Chief Inspektur (Kepala Pengawas) Virama Karya.

Di kesempatan terpisah, Direktur Utama PT. Mass Rapid Transit Jakarta William Sabandar mengatakan walau tidak masuk dalam badan usaha dan entitas proyek infrastruktur yang dimoratorium Kementerian PUPR, proyek MRT akan tetap mematuhi ketentuan dan kaidah konstruksi yang berlaku.

"Kami akan tetap patuh terhadap ketentuan," kata dia. (Lihat Video: Rentetan Kecelakaan Proyek Infrastruktur)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait