BPJS Ketenagakerjaan Biayai Infrastruktur Rp 60 Triliun di 2017

"Jadi bukan investasi langsung tapi melalui surat berharga," kata Agus
Ameidyo Daud Nasution
23 Februari 2018, 18:15
Monitoring Kepatuhan BPJS Kesehatan
ANTARA FOTO/Rahmad

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkapkan ikut membiayai pembangunan infrastruktur tahun lalu. Nilai pembiayaan yang disalurkan lembaga pengelola jaminan sosial tersebut mencapai Rp 60 triliun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengaku tidak bisa menyebutkan apa saja proyek infrastruktur yang dibiayai oleh perusahaannya. Dia mengatakan investasi di sektor infrastruktur ini bukan pembiayaan langsung, tetapi melalui instrumen lain.

Salah satunya adalah melalui mekanisme pembelian surat utang (obligasi) yang diterbitkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor konstruksi. Selain melalui obligasi BUMN Karya, BPJS Ketenagakerjaan juga berinvestasi di sektor infrastruktur melalui instrumen Surat Berharga Negara (SBN). 

"Jadi bukan investasi langsung tapi melalui surat berharga," kata Agus di Jakarta, Jumat (24/2). "Yang investasi langsung kecil." (Baca: Beragam Cara Mendanai Proyek Infrastruktur)

Advertisement

Hingga Januari 2018 lalu, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah mengelola dana kelolaan sebesar Rp 320,7 triliun. Dana ini dikelola melalui investasi portofolio, dengan persentase sebesar 60 persen ke Surat Utang Negara (SUN), saham sebesar 19 persen, deposito sebesar 11 persen, reksadana dengan porsi 10 persen, serta sisanya masuk pada investasi langsung.

Dia juga menjelaskan hingga akhir tahun lalu BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana jaminan sosial sebesar Rp 317,2 triliun. Dari angka tersebut, BPJS Ketenagakerjaan mendapat imbal hasil investasi sebesar Rp 26,7 triliun. (Baca: Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sangat Minim)

"Untuk tahun ini kami targetkan imbal hasil jadi Rp 32 triliun, dana kelolaan menjadi Ro 386 triliun," katanya.

Kepala Divisi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja menambahkan untuk tahun ini pihaknya tetap memenuhi kewajiban pemerintah untuk berinvestasi di SUN (Surat Utang Negara). Meski begitu, implementasinya tetap akan menyesuaikan kondisi pasar dan liabilitas keuangan.

"Setiap program kan ada liabilitasnya dan kami sesuaikan, seperti Jaminan Hari Tua kan jangka panjang," kata Utoh. (Baca: Laba Taspen Tumbuh 192% Tahun Lalu)

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait