Rini Kaji Penambahan Direksi BUMN Karya untuk Keamanan Konstruksi

"Menurut saya mungkin yang terbaik keselamatan harus dari (kantor) pusat, jadi dapat selalu melihat secara independen," katanya.
Ameidyo Daud Nasution
20 Februari 2018, 19:43
Gedung BUMN
Katadata
Gedung Kementerian BUMN di Kawasan Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin, (17/11/2014).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan kementeriannya tengah mengkaji penambahan  direksi di tiap BUMN karya yang bertanggung jawab untuk keamanan dan keselamatan konstruksi. Hal ini mengingat beberapa waktu belakangan ini marak kecelakaan konstruksi yang terjadi di proyek perusahaan plat merah.

Rini menjelaskan kemungkinan adanya penambahan struktur direksi tersebut akan terlaksana tahun ini. Apalagi dalam waktu dekat BUMN-BUMN karya tersebut akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). "Kami sedang pikirkan apakah direksi (tersendiri) atau di bawah Direktur Utama langsung," kata Rini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2).

Dia mengatakan biasanya pengawasan akan jalannya suatu proyek dilakukan oleh General Manager di masing-masing BUMN. Namun dia beranggapan perlu ada satu unit direksi lagi di BUMN karya yang langsung mengawasi keselamatan dan keamanan konstruksi infrastruktur.

"Menurut saya mungkin yang terbaik keselamatan harus dari (kantor) pusat, jadi dapat selalu melihat secara independen," katanya. (Baca: Bekisting Tol Becakayu Ambruk, Insiden Proyek Waskita ke-6 Sejak 2017)

Advertisement

Soal kecelakaan yang kembali terjadi di proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Rini menjelaskan saat ini menunggu hasil evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) sebelum memberi sanksi kepada jajaran direksi. "Tergantung ditemukan kesalahannya di mana, kami harus menunggu hasilnya dulu," ujar Rini.

Secara khusus, Jokowi juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghentikan sementara semua proyek jalan layang (elevated). Baik proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun yang digarap pihak swasta.

(Baca: Tiga Kementerian Gelar Rapat Bahas Insiden Proyek Tol Becakayu)

Perintah Jokowi ini pun diputuskan dalam rapat koordinasi antara Menteri PUPR, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Rapat ini terkait kecelakaan proyek di jalan tol Becakayu di Jalan DI Pandjaitan, Cawang, Jakarta Timur, ambruk pada Selasa (20/2) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Sementara untuk pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan di atas permukaan tanah. Jadi, pekerjaan-pekerjaan layang yang berat (elevated) dihentikan sementara," kata Basuki di kantornya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait