Bappenas: Kasus Gizi Buruk Asmat Jadi Teguran Keras Bagi Pemda

"Kami harap tidak ada lagi pemerintah kabupaten di Papua yang lalai memperhatikan kesehatan warganya," kata Bambang
Ameidyo Daud Nasution
7 Februari 2018, 20:05
Bambang Bappenas
Arief Kamaludin | Katadata
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan kasus gizi buruk yang dialami penduduk Kabupaten Asmat, Papua, merupakan teguran keras bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Ini lantaran kesehatan warga merupakan tanggung jawab pemda.

Menurutnya, kasus gizi buruk ini terjadi karena Pemda tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakatnya. Apabila Pemda merasa kekurangan sumber daya dalam menanggulangi gizi buruk, barulah pemerintah pusat dapat masuk dan dilibatkan.

"Kami harap tidak ada lagi pemerintah kabupaten di Papua yang lalai memperhatikan kesehatan warganya," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (7/2). (Baca: Kasus Gizi Buruk di Papua, Sri Mulyani Segera Evaluasi Dana Otsus)

Bambang menyarankan seharusnya pemda bisa mengalokasikan anggaran kesehatan dengan baik. Apalagi dana Otonomi Khsusus dari pusat ke daerah sudah cukup besar. Dia mencontohkan dana Otsus yang dialokasikan untuk Pulau Papua secara total mencapai Rp 60 triliun.

Advertisement

Jumlah ini belum termasuk anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang dialokasikan ke Papua sebesar Rp 20 triliun pada tahun 2016. Dia mengatakan ternyata 50 persen anggaran ini hanya teralokasikan ke 5 kabupaten di Papua, terutama wilayah pesisir pantai.

(Baca: Derita Campak dan Gizi Buruk Anak Asmat)

Tidak semua daerah mendapatkan dana otsus. Bambang khawatir apabila dana tersebut ditambah tanpa pengelolaan yang baik, malah menimbulkan kecemburuan dari daerah lainnya. "Pelayanan dasarnya itu yang harus diutamakan," kata Bambang.

Pemerintah pusat sebenarnya telah turun tangan menangani Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk yangberulang kali terjadi di Kabupaten Asmat. Bahkan Presiden Joko Widodo telah menawarkan relokasi penduduk, lantaran sulitnya mengakses penduduk di kawasan tersebut.

Namun, tawaran ini tidak bisa dijalankan. Usai pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan akhir Januari lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe‎ mengatakan relokasi akan menyulitkan warga Asmat, sebab mereka telah terbiasa hidup di pedalaman. (Baca: KLB Campak Terus Berulang, Jokowi Tawarkan Opsi Relokasi Warga Asmat)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait