Komite Keselamatan Konstruksi akan Diluncurkan Senin Depan

"Untuk sementara fokus (proyek) yang high risk dulu, setelahnya kami akan selesaikan seluruh Indonesia," kata Syarif
Ameidyo Daud Nasution
25 Januari 2018, 20:42
Konstruksi
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan resmi meluncurkan Komite Nasional Keselamatan Konstruksi pada awal pekan depan. Tim ini dibentuk seiring maraknya kecelakaan konstruksi yang terjadi saat ini. Pada tahap awal, komite ini akan fokus mengaudit keselamatan pekerjaan infrastruktur yang berisiko tinggi. 

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan proyek infrastruktur yang dimaksud berisiko tinggi adalah proyek dengan teknologi tinggi dan memiliki nilai proyek di atas Rp 100 miliar. "Untuk sementara fokus yang high risk dulu, setelahnya kami akan selesaikan seluruh Indonesia," kata dia dalam acara diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (25/1).

Hasil audit proyek oleh komite ini akan diserahkan kepada Menteri PUPR. Kontraktor yang lalai akan dikenakan sanksi sesuai sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Perusahaan ini bisa masuk dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi mengikuti lelang proyek pemerintah berikutnya, selama periode tertentu.

"Kalau di-blacklist tidak bisa ikut kontrak selama dua tahun, bahkan bisa langsung batal kontraknya," kata dia. (Baca: Proyek Tol Kerap Ambruk, Pemerintah Ancam Sanksi Konsultan Pengawas

Advertisement

Mengenai stuktur Komite Nasional Keselamatan Konstruksi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah memberikan arahan, akan ada tiga sub-komite di bawahnya. Ketiganya adalah Sub-Komite Sumber Daya Air, kedua Sub-Komite Gedung, serta Sub-Komite Jembatan. Masing-masing sub-komite beranggotakan enam orang.

Di sisi lain, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Konstruksi Erwin Aksa menyoroti masih rendahnya pekerja konstruksi yang tersertifikasi. Sepanjang tahun lalu, baru 150 ribu tenaga ahli sektor konstruksi yang tersertifikasi. Idealnya paling tidak 500 ribu hingga 750 ribu pekerja ahli yang perlu tersertifikasi tiap tahun.

Menurutnya kelalaian Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan konstruksi. Sepanjang Agustus 2017 hingga Januari 2018 sudah terjadi 10 insiden konstruksi dalam pengerjaan proyek infrastruktur. "Mekanisme pengawasan juga perlu diperbaiki karena hampir semua kecelakaan kerja merupakan kelalaian," ujar Erwin.

(Baca: Cegah Kecelakaan Terulang, Konstruksi Proyek Tol Strategis Dievaluasi)

Senada dengan Erwin, Syarif mengatakan perlu adanya percepatan dalam sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Saat ini jumlah tenaga konstruksi tersertifikasi mencapai 720 ribu. Sedangkan jumlah tenaga kerja sektor ini menurut data Badan Pusat Statistik mencapai 8,1 juta orang.

Percepatan yang dimaksud selain pendidikan di kelas antara lain pelatihan langsung di proyek pembangunan infrastruktur juga diperlukan. Kemudian pelatihan jarak jauh hingga program pemberian sertifikasi secara mandiri. "Kalau mandiri itu misalnya mandor (proyek terkait) yang langsung menjadi instruktur," kata Syarif.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait