Aturan Penyederhanaan Impor Barang Terlarang Terbit Bulan Ini

Darmin menyadari ketentuan lartas dalam impor barang membuat dunia usaha menanggung biaya dan waktu lebih panjang di pelabuhan.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
12 Desember 2017, 11:17
Pelabuhan ekspor
Katadata

Pemerintah berencana mengeluarkan aturan mengenai penyederhanaan ketentuan barang yang dilarang atau dibatasi (Lartas) impor atau ekspornya pada akhir bulan ini. Aturan tersebut bertujuan menekan barang impor yang masuk kategori tersebut hingga 20,8%.

Di negara lain, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, barang yang masuk dalam larangan terbatas impor hanya sekitar 17%. Sedangkan saat ini barang kategori tersebut di Indonesia bisa mencapai 40% dari keseluruhan barang impor.

"Akhir Desember keluar, karena secara umum Januari berlaku," kata Darmin di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12). (Baca: Pelaku Usaha Resah dengan Larangan dan Pembatasan Bahan Baku Impor)

Walau belum menjelaskan secara rinci, Darmin mengatakan paling tidak ada 16 hingga 17 Kementerian dan Lembaga (K/L) yang akan membuat daftar barang yang dimaksud. Sedangkan peralihan dapat diberlakukan maksimum dua bulan setelah aturan dikeluarkan. 

Darmin menyadari ketentuan Lartas yang ada saat ini bisa menghambat daya saing industri dalam negeri. Adanya lartas dalam impor membuat dunia usaha menanggung biaya dan waktu lebih panjang di pelabuhan. "Semakin lama di pelabuhan bisa lebih dari tiga hari dan biayanya bisa naik terus," katanya.

Dengan adanya aturan ini pemeriksaan di pelabuhan akan tidak dilakukan lagi tapi di tempat lain yang tidak menimbulkan antrean. Dengan adanya aturan ini jumlah barang yang termasuk dalam kategori Lartas akan dipangkas. Nantinya akan ada sekitar 4.000-an barang yang dikurangi.

(Baca: Kemendag: 29% Produk Langgar Syarat Edar, Mayoritas dari Tiongkok)

Namun, Darmin belum menjelaskan jumlah kategori barang impor lartas yang masuk dalam bahan baku industri. Namun beberapa waktu lalu pelaku usaha menyampaikan kekhawatirannya dengan rencana pemerintah menerbitkan aturan tersebut, terutama untuk impor bahan baku industri.

Lartas dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri karena bahan baku dalam negeri belum mencukupi pemenuhan industri lokal. Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moeftie menyebutkan kebutuhan tembakau sebagai bahan baku industri rokok dalam negeri sekitar 300 ribu ton per tahun. Tapi, produksi tembakau nasional hanya mencapai 200 ribu ton per tahun.

"Sisanya terpaksa kami impor sekitar 100 ribu ton,” kata Muhaimin beberapa waktu lalu. (Baca: Dorong Industri, Pemerintah Permudah Impor Bahan Baku dan Barang Modal)

Video Pilihan

Artikel Terkait