Korsel Tawarkan Konsep Transportasi Cerdas di Jalan Tol

Korsel juga akan menggarap dan membiayai 5 proyek infrastruktur, yani LRT, saluran air Bendungan Karian, PLTA Bongka, rumah murah, dan pengembangan Lido.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
13 November 2017, 11:43
Basuki PUPR
Arief Kamaludin (Katadata)

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyatakan siap menggarap dan membiayai pembangunan lima proyek Infrastruktur di Indonesia. Selain itu, Korsel juga menawarkan pengembangan Intelligent Transport System atau sistem transportasi cerdas di jalan tol.

Hal ini disampaikan Menteri Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korsek Kim Hyun Mee saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, di Kantor Kementerian PUPR, pekan lalu. (Baca: BPJT Targetkan Sistem Tol Tanpa Berhenti Diterapkan Tahun Depan)

Basuki mengatakan Korsel akan mendatangkan tim ahlinya untuk menganalisis kemungkinan implementasi transportasi cerdas di jalan tol Indonesia. Dirinya menargetkan studi kelayakan akan dilakukan Februari-Juli 2018. "Jadi tidak implementasi dulu tapi studi kelayakan dulu," kata Basuki usai pertemuan tersebut, Jumat (10/11).

Dia mencontohkan bagian dari sistem transportasi cerdas adalah multilane free flow di jalan tol. Negara lain yang juga menawarkan sistem ini, adalah Hungaria. Dengan tawaran Korsel, pemerintah bisa mendapat perbandingan harga implementasi sistem ini.

Direktur Jenderal Bina Marga Arie Moerwanto mengatakan selain pembayaran tanpa henti, sistem tersebut akan menyediakan informasi yang memudahkan pengendara memilih rute tol. Pemerintah ingin pengembangan sistem seperti ini tidak dikuasai satu negara saja. "Lebih baik berkolaborasi agar (Indonesia) tidak ketergantungan," katanya.

(Baca: Indonesia – Korea Selatan Kerja Sama Kembangkan 9 Sektor Industri)

Di kesempatan yang sama Kim mengatakan Kementerian PUPR ingin mengimplementasikan sistem cerdas ini di seluruh jalan tol Indonesia. Apalagi pada tahun 2019, setidaknya akan ada 3.000 kilometer jalan tol yang beroperasi di dalam negeri. "Bapak Menteri ingin mengajak Pemerintah dan perusahaan Korsel untuk mengimplementasikan proyek ini," ujarnya.

 

Selain menawarkan sistem transportasi, Kim juga mengatakan pertemuan juga menindaklanjuti lima proyek yang telah ditandatangani sebelumnya. Kelimanya adalah penyediaan akses air minum Karian, proyek penyediaan rumah terjangkau, pengembangan kawasan Lido, Pembangkit Listrik Tenaga Air Bongka, serta Light Rail Transit Jakarta.

"Tapi salah satu yang paling penting adalah Bendungan Karian yang difokuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi)." ujar Kim. (Baca: Pemerintah Gandeng Korsel Bangun Akses Air Bendungan Karian)

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan Korsel memberikan utang senilai Rp 2,1 triliun untuk  membangun saluran utama (conveyance) air dari Bendungan Karian menuju Serpong sepanjang 47,9 kilometer. Saluran ini akan mengalirkan air dari Bendungan Karian untuk masyarakat Tangerang, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta.

Adapun selain pinjaman, pembangunan conveyance ini juga akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kalau loannya sendiri sedang dalam pembicaraan, tahun depan akan mulai pekerjaannya," ujarnya

Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan untuk tempat pengelolaan air curah sebelum disalurkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) akan dilakukan melalui skema Kerjasama Peemrintah dan Badan Usaha (KPBU). Proyek pengelolaan air curah ini akan segera dilelang untuk swasta.

"Namun dia (Korsel) tetap memiliki hak berupa right to match," katanya. "Kalau untuk total investasi yakni sampai hilir di PDAM perkiraan saya bisa mencapai Rp 3,1 triliun." (Baca: Bappenas Tawarkan Dua Skema Pendanaan Infrastruktur bagi Swasta)

Sri juga menjelaskan dari pengelolaan air di Serpong, air curah akan disalurkan ke DKI Jakarta dengan volume 3.200 liter per detik, Tangsel sebesar 750 liter per detik, serta kota Tangerang dengan kapasitas 650 liter per detik.

Video Pilihan

Artikel Terkait