Pemerintah Dorong Investasi dalam Perundingan Dagang Bilateral

Ini perlu dilakukan untuk menentukan posisi Indonesia dalam perundingan bilateral dengan negara-negara lain.
Michael Reily
31 Oktober 2017, 17:55
Pelabuhan ekspor
Katadata
Perdagangan luar negeri sepanjang Januari-September 2017 tercatat surplus US$ 10,87 miliar

Pemerintah tengah mempersiapkan skema investasi untuk dimasukkan ke dalam perundingan dagang dengan sejumlah negara, diantaranya negara-negara Timur Tengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah memanggil menteri-menteri terkait untuk membahas rencana ini.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan konsolidasi ini dilakukan untuk menentukan posisi Indonesia dalam perundingan bilateral dengan negara-negara lain. “Kami sedang menjalankan beberapa FTA (Free Trade Agreement), PTA (Prefential Trade Agreement), dan CEPA (Comprehensive Economics Partnership Agreement),” kata Retno kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (31/10).

Salah satu hal yang diperdalam adalah skema Bilateral Investment Treaty (BIT) dengan negara Timur Tengah, seperti yang dilakukan dengan Uni Emirat Arab dan Qatar. Retno mengaku skema BIT bakal dimasukan ke dalam perundingan dagang dengan negara-negara tersebut.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan pihaknya telah menyelesaikan BIT dengan Uni Emirat Arab (UEA), saat berkunjung ke Timur Tengah beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar perundingan dagang dengan UEA bisa selesai setelah Menteri Energi negara tersebut Suhail Mohammed Faraj Al Mazrouei mengunjungi Jakarta, Mei lalu.

“Ini BIT pertama sejak 2012 yang sesuai amanat Presiden, kami selesaikan,” jelas Archandra. Selain itu, ada juga BIT dengan Qatar yang pemimpinnya baru saja datang ke Indonesia dua pekan lalu. (Baca: Tandingi Investasi dari Tiongkok, Pemerintah Lirik Timur Tengah)

Meski tidak merinci secara detail jenis investasi apa yang ditanamkan Indonesia, Arcandra mengaku modal yang akan ditanam adalah sektor energi. “Kami tadi tidak bahas soal proyek, tapi lebih ke peraturan terhadap perjanjin dagang dengan negara-negara di dunia,” tuturnya.

Rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian hari ini dihadiri pula oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

(Baca: Indonesia - Australia Jajaki Pembebasan Bea Masuk Tiga Komoditas)

Video Pilihan

Artikel Terkait