Teknologi Jadi Tantangan Utama Ekonomi Negara G20

"Perubahan teknologi yang begitu cepat menyebabkan pergeseran, mulai dari perubahan cara transaksi sampai perubahan gaya hidup," ujarnya.
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
25 Oktober 2017, 12:27
Sri Mulyani
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A.
Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa teknologi menjadi tantangan utama dalam perkembangan ekonomi negara-negara di dunia, khususnya yang tergabung dalam G20. Kebijakan negara selalu tertinggal dengan cepatnya perkembangan teknologi saat ini.

Dia menjelaskan dalam pertemuan negara G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral masing-masing negara sepakat bahwa teknologi menjadi tantangan serius perkembangan ekonomi ke depan. Perkembangan teknologi yang cepat ini menyebabkan perubahan perilaku ekonomi masyarakat yang sangat signifikan.

"Perubahan teknologi yang begitu cepat menyebabkan pergeseran atau biasa disebut distruptive, mulai dari perubahan cara transaksi sampai perubahan gaya hidup (lifestyle) orang," ujar Sri Mulyani dalam sambutannya saat Seminar Hari Oeang, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/10).

Sri Mulyani mengatakan perubahan perilaku masyarakat akibat perkembangan teknologi ini terlalu cepat terjadi. Alhasil, kebijakan yang di keluarkan oleh negara pun menjadi sangat tertinggal. Pemerintah di 20 negara yang menguasai 80 persen perekonomian dunia ini belum siap menghadapi situasi tersebut.

(Baca: Lapangan Kerja Perbankan Susut Karena Inovasi Teknologi)

"Ada perubahan transaksi dari fisik sekarang online. Aset yang dimiliki sekarang di-share. Itu menyebabkan masalah terkait dengan  menciptakan keadilan dan terpenting mereka yang terancam perubahan ini," ujar Sri Mulyani. Perkembangan teknologi ini membuat sebagian masyarakat semakin tertinggal dan tidak bisa mengikutinya. Alhasil, perekonomian masyarakat ini pun menjadi terganggu.

Di sisi lain, sistem ekonomi terbuka pada beberapa negara-negara di dunia menyebabkan banyaknya imigran masuk ke negara tersebut dan membuat kondisi mereka semakin terancam. Akibatnya, terjadi fenomena terpilihnya pemimpin yang cenderung memiliki kebijakan ekstrim di negara Eropa dan lainnya. Ini terjadi karena partai politiknya juga menyuarakan isu tersebut.

Menurut Sri, Indonesia juga tidak akan terlepas dari dampak yang akan dihasilkan dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu,, pemerintah akan terus berupaya untuk mengelolanya, baik dari sisi makro ekonomi, pertmbuhan, daya beli, maupun tenaga kerja untuk mengurang kemiskinan dan kesenjangan.

Perlu adanya inovasi yang terus dilakukan dengan instrumen kebijakan yang ada. Salah satunya instrumen fiskal yakni Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. APBN harus dioptimalkan untuk memberikan kesempatan bagi sebagian masyarakat yang belum merasakan kemajuan ekonomi, khususnya yang terdampak perkembangan teknologi ini.

(Baca: Inovasi Teknologi Ancam Bonus Demografi dan Lapangan Kerja)

Untuk menyajikan APBN yang sehat dan kredibel, pemerintah pun perlu memperoleh pendapatan melalui penerimaan, khususnya perpajakan. Dengan penerimaan ini, pemerintah bisa membangun infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menciptakan keadilan yang merata, pemerintah tengah menyususn aturan terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara elektronik (online). Salah satunya adalah pengenaan pajak pada e-commerce. Namun, dia masih enggan menjelaskan lebih rinci mengenai rencana aturan tersebut.

"Yang paling penting menciptakan kepastian untuk semuanya, memberi perlakukan adil antara pelaku yang tradisional dengan yang sudah masuk online. Tetapi, di saat yang sama juga memberikan ruang bagi berkembangnya aktivitas digital," ujarnya.

Teknologi Gusur Pekerja Bank
Teknologi Gusur Pekerja Bank (Katadata)

 

Video Pilihan

Artikel Terkait