Izin Belum Lengkap, Tiga Hunian Murah di Stasiun Mulai Dibangun

"Jadi, izin mendirikan bangunannya (IMB) memang masih berproses. Tapi izin prinsip dan groundbreaking sudah," ujar Bintang
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
10 Oktober 2017, 17:46
Apartemen KATADATA | Donang Wahyu
Apartemen KATADATA | Donang Wahyu
Apartemen

Beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai aktif mengembangkan kawasan (Transit Oriented Development/TOD) di sekitar stasiun kereta untuk dibangun hunian vertikal (apartemen) murah. Hari ini, ada tiga TOD yang resmi memulai pembangunan (groundbreaking). Namun, ketiga TOD ini ternyata belum memiliki izin yang lengkap.

Dari tiga TOD yang mulai dibangun hari ini, dua diantaranya dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk., yakni di Stasiun Juanda dan Stasiun Tanah Abang. Sedangkan satu TOD lagi dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. di Stasiun Senen.  

Direktur Utama Wijaya Karya (Wika) Bintang Perbowo mengaku belum menyelesaikan seluruh izin yang diperlukan dalam membangun hunian berkonsep TOD di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Padahal, proses pengambilan NUP (nomor urut pemesanan) sudah bisa dilakukan dengan menyerahkan booking fee atau tanda jadi oleh calon pembeli.

"Jadi, izin mendirikan bangunannya (IMB) memang masih berproses. Tapi izin prinsip dan groundbreaking sudah," ujar Bintang kepada Katadata, saat ditemui di acara Groundbreaking TOD Stasiun Senen, Jakarta, Selasa (10/10).

Dia mengatakan IMB yang belum selesai ini bisa segera diterbitkan pada bulan depan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan  mempersulit penerbitan izin tersebut, lantaran proyek ini merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Proyek ini dapat membantu Pemprov DKI Jakarta mengatasi permukiman kumuh di sekitar wilayahnya. 

Pembangunan TOD Stasiun Senen akan menghabiskan dana Rp 500 miliar, yang pembangunannya akan berlangsung selama 4 tahun. TOD ini dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlangsung selama 50 tahun. Adapun, jumlah hunian yang dibangun sebanyak 480 unit rusun untuk MBR, dengan luas 32 meter persegi dan 882 unit apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Terdapat pula kawasan komersial yang dibangun di atas lahan 8.560 meter persegi.

(Baca: Bulan Ini, Waskita Bangun Hunian Terintegrasi di Stasiun Bogor)

Selain itu, PT PP juga melakukan groundbreaking dua TOD yang berada di atas Stasiun Juanda dan Stasiun Tanah Abang. Untuk TOD Juanda ini akan dilakukan pembangunan sebanyak dua tower yang akan menampung sebanyak 627 unit hunian di atas Iahan yang akan dikembangkan seiuas 5.903 meter persegi dan akan menelan nilai investasi sekitar Rp 300 miliar.

Proyek TOD Juanda ini memiliki komposisi hunian Rusunami yang diperuntukan untuk MBR sebanyak 171 unit atau 36 persen dari total unit yang dibangun dengan Iuasan per unit 32 meter2. Sedangkan, untuk TOD Tanah Abang, akan dibangun 

Direktur Utama PT PP Tumiyana juga mengaku belum menyelesaikan seluruh izin yang dibutuhkan untuk membangun hunian tersebut. Saat ini, PT PP baru mendapatkan izin prinsip, sedangkan IMB masih belum bisa didapatkan. "IMB memang tidak mungkin di depan, dia akan bergerak saat proyek berjalan," ujarnya.

Berbeda dengan Stasiun Senen, untuk TOD Stasiun Juanda dan Tanah Abang ini, masyarakat masih belum bisa melakukan pemesanan. PT PP mengaku ingin menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan sebelum memasarkan, termasuk masalah perizinan. Targetnya, pengambilan NUP sudah bisa dilakukan bulan depan.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan seluruh hunian berkonsep TOD ini harus dialokasikan minimal 30% untuk MBR. Sementara, luas bangunannya diwajibkan minimal 32 persegi per unit, dengan harga Rp 7 juta per meter. Alhasil, harga hunian untuk MBR per unitnya ini dimulai dari Rp 224 juta.

Rini menjelaskan masyarakat bisa menjual kembali unit Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dan Apartemen Sederhana Milik (Anami) miliknya di kemudian hari. Namun, khusus untuk unit Rusunami bagi MBR, pemilik hanya bisa menjualnya ke perusahaan yang akan dibentuk dari sinergi BUMN.

Dengan begitu, unit yang dijual nantinya tetap akan disalurkan bagi MBR, bukan masyarakat kelas menengah ke atas. "Perusahaan yang dibentuk ini tentu membeli dengan harga pasar, sehingga, terus ada untuk MBR. Karena kalau tidak, MBR akan tergusur lagi, tergusur lagi," ujar Rini.

(Baca juga: KAI dan Perumnas Bangun 5.000 Apartemen di 3 Stasiun Kereta)

Video Pilihan

Artikel Terkait