Pendataan Jadi Kendala Utama dalam Mengejar Target Produksi Ikan

Menurut Sjarief, ada sekitar 30% kapal nelayan yang hasil tangkapannya belum terhitung.
Michael Reily
5 Oktober 2017, 19:44
Bongkar muat ikan
Donang Wahyu|KATADATA
Selama ini KKP belum bisa mendata kapal-kapal kecil penangkap ikan, sehingga hasil tangkapannya pun tidak tercatat

Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah produksi ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia setiap tahun. Tahun ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi 7,8 juta ton ikan. Namun, masih ada kendala dalam mencapai target tersebut, terutama masih sulitnya melakukan pencatatan hasil tangkapan ikan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengatakan wilayah perairan Indonesia memiliki potensi besar. Dengan potensi ini sebenarnya sangat mungkin hasil tangkapan ikan nasional bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Bahkan, ada kemungkinan saat ini produksi perikanan tangkap sebenarnya besar, tapi yang tercatat masih sedikit.

Dia mengungkapkan produksi perikanan tangkap yang tercatat di kementeriannya sepanjang Januari hingga September 2017 sebanyak 4,5 juta ton. Namun, jumlah produksi yang tercatat ini sebenarnya belum mencakup keseluruhan hasil tangkapan ikan nelayan. Terutama nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil.

 

Berdasarkan data KKP, jumlah total kapal yang ada di laut Indonesia mencapai 568.329 unit. Menurut Sjarief, kurang lebih ada 30% kapal yang tangkapannya belum terhitung. Alhasil, jumlahnya sangat berpengaruh pada hasil akhir penghitungan. “Paling utama, kendalanya adalah pencatatan,” kata Sjarief kepada wartawan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (5/10).

(Baca: Industri Pengolahan di Bitung Kekurangan Bahan Baku Ikan)

Sjarief memberikan contoh perhitungan yang sederhana. Ada sekitar 400 ribu kapal kecil yang berukuran di bawah 10 Gross Tonnage (GT) dan setiap kapal menangkap 20 kilogram ikan per hari. Jika dalam setahun (365 hari) nelayan pergi melaut selama 200 hari, maka satu kapal bisa menangkap ikan sebanyak 4 ton per tahun.

Apabila dikalikan dengan jumlah kapal 400 ribu kapal, jumlah hasil tangkapan ikan yang tidak tercatat mencapai 1,6 juta ton. Dengan perhitungan tersebut, bisa diasumsikan total hasil tangkapan ini yang tercatat dan tidak tercatat sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini sudah mencapai 6,1 juta ton atau sekitar 78% target tahun ini. 

Syarief mengakui selama ini pemerintah tidak melakukan pendataan yang ketat dalam mengawasi kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran kecil. Makanya, hanya hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal besar saja yang bisa terdata. “Produksi kita nilainya jauh di bawah kapasitas maksimal, karena angka yang tidak dilaporkan sangat tinggi,” ujar Sjarief.

Oleh karena itu, KKP bakal memaksimal Sistem Perizinan Kapal Perikanan Daerah atau SIMKADA. Sistem itu akan mendata setiap kapal yang dilaporkan di daerah secara digital selain perizinan kapal dari daerah. Dalam SIMKADA, ada 226 ribu kapal yang sudah terdaftar berdasarkan nama dan alamat pemiliknya. Namun, sistem ini belum bisa memverifikasi kebenaran ukuran kapalnya. Tercatat, ada sekitar 11 ribu kapal yang datanya dipalsukan oleh nelayan.

Di samping itu, Sjarief mengaku telah menemukan adanya indikasi kapal-kapal eks-asing yang mengajukan permohonan izin sebagai kapal perikanan. Jenis permohonannya yang diajukan berupa perubahan ukuran fisik kapal, penggantian rusak, dan permohonan baru.

KKP juga telah memperketat izin pembangunan kapal perikanan baru. Pembangunan harus disertai oleh bukti kepemilikan kapal dan Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP). Izin-izin ini harus terdaftar dalam buku induk kapal perikanan di daerah dan pemerintah pusat.

(Baca: KKP Pantau Kapal Nelayan Lewat GPS dan Gelombang Radio)

Video Pilihan

Artikel Terkait