Tolak Lelang Gula Rafinasi, Faisal Basri Usul Berdayakan Bulog
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri beranggapan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 dan Nomor 40 Tahun 2017 tidak diperlukan untuk mengatur penyaluran gula rafinasi. Lelang gula rafinasi dinilai hanya memicu praktik perburuan rente karena akan membuat rantai distribusi menjadi semakin panjang.
Tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan akses dan harga bagi pelaku usaha kecil dan menengah dengan industri besar serta pencegahan rembesan dengan transparansi juga dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, Faisal mengusulkan pemberdayaan Bulog sebagai pengelola distribusi gula akan lebih efektif.
"Tujuan pertama, bisa menggunakan affirmative policy, tugaskan Bulog membeli langsung dari produsen dengan harga kompetitif lalu menyalurkan ke UKM," kata Faisal dalam diskusi mengenai kebijakan lelang gula rafinasi di Jakarta, Rabu (27/9).
Menurutnya, kebijakan publik yang tidak tepat hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Intervensi terhadap model bisnis yang telah ditentukan oleh dunia usaha, seperti lelang gula rafinasi dianggap hanya akan menambah masalah.
(Baca: Kisruh Kebijakan Lelang Gula Rafinasi Masuk Radar KPK)
Dia pun meminta pemerintah memperhatikan dampak jangka panjang dan kebutuhan seluruh pelaku usaha yang terkait dengan gula secara adil, bukannya aturan jangka pendek. Caranya, dengan menerapkan kebijakan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil, tanpa merusak praktik bisnis yang telah berlaku dan berjalan wajar.
Peranan industri pengguna gula rafinasi, seperti makanan dan minuman cukup besar terhadap industri manufaktur nonmigas, yakni mencapai 33,4%. Tahun lalu, Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri ini mencapai 8,46%. Pertumbuhan paling besar di antara industri manufaktur lainnya.
