Industri Pengolahan di Bitung Kekurangan Bahan Baku Ikan

Salah satu solusinya adalah mewajibkan penangkap ikan menjual 70% hasil tangkapannya ke industri pengolahan
Michael Reily
Oleh Michael Reily
27 September 2017, 10:39
Nelayan Bitung
Donang Wahyu|KATADATA
Nelayan Bitung, Sulawesi Utara

Industri pengolahan ikan di Bitung, Sulawesi Utara, mengalami kekurangan pasokan bahan baku, karena ikan yang dijual nelayan lebih mahal daripada harga yang dipatok pelaku usaha. Ketidaksesuaian harga yang ditetapkan industri memicu nelayan Bitung mengirim pasokan ikan ke Pulau Jawa.

Hal ini mengakibatkan data penjualan hasil tangkapan di Kota Bitung menurun, sedangkan produktivitas perikanan bersih di Sulawesi Utara justru meningkat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara Ronald Sorongan mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan penyelesaian dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda).

“Salah satu opsi penyelesaian masalah kekurangan bahan baku di pabrik pengolahan ikan, penangkap wajib menjual 70% hasil tangkapannya untuk pabrik pengolahan di Bitung dan sekitarnya, sebelum dijual keluar wilayah Sulawesi Utara. Dari 70-an Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Sulawesi Utara, 56 UPI ada di Bitung,” kata Ronald dalam keterangan resmi dari Bitung, Rabu (27/9).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun lalu sektor perikanan masih menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bitung, yaitu sebesar 17,86%. Sektor perikanan tumbuh sebesar 2,93% sepanjang 2016, dibanding penurunan sebesar 5,48% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini diperkirakan terjadi karena meningkatnya hasil tangkapan nelayan.

(Baca: Susi: Rusia Akan Bangun 10 Pengolahan Ikan di Indonesia)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga diminta Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo untuk menyelesaikan masalah bahan baku di Bitung. Rencananya pada 4 Oktober 2017 pekan depan, KKP akan melakukan pertemuan dengan pelaku usaha pengolahan ikan, nelayan, dan pelaku usaha penangkap ikan, bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan pihak perbankan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja mengatakan ada dua hal yang perlu diperbaiki. Pertama, mengubah model bisnis lama. Selama ini UPI masih bergantung kepada kapal-kapal eks-asing, sehingga mereka harus bermitra dengan nelayan atau kapal penangkap ikan lokal.

Di sisi lain, kapasitas keuangan perusahan pengolahan ikan belum siap untuk membayar bahan baku ikan secara tunai ke nelayan. Sehingga banyak pelaku industri yang mengutang ketika membeli dan merugikan nelayan. “Perlu semacam kredit modal kerja berjangka (standby loan) agar bisa mendapatkan harga yang bersaing dengan pembeli ikan lainnya untuk mengisi pabrik,” terang Sjarief.

Kedua, perlunya pelatihan kepada nelayan untuk memberikan pemahaman mengenai jenis dan kualitas ikan yang akan dipasok ke pabrik. Selama ini, nelayan masih menjual ikan secara gelondongan, sehingga diperlukan pelatihan untuk mensortir tangkapan nelayan.

Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo juga memberikan solusi bahwa industri perikanan harus siap menghadapi tantangan yang lebih berat ke depan. Secara global, Industri perikanan khususnya pengalengan memang sedang mengalami penurunan. Penyebabnya, pabrik pengalengan harus berproduksi 24 jam agar efisien, sementara sumber daya ikan tidak selamanya bisa tetap karena bergantung dengan musim.

Oleh karena itu, Nilanto menilai impor dapat dilakukan sebagai pilihan pengganti dan hanya bila sangat dibutuhkan. “Jika industri di Bitung ingin memenuhi pasokan bahan bakunya, maka harus berani bersaing dengan harga yang ditawar di Pulau Jawa,” ujarnya.

Video Pilihan

Artikel Terkait