Kementerian PUPR Klaim 9 Bendungan Terbangun di Era Jokowi

sembilan bendungan tersebut adalah Jatigede, Titab, Paya Seunara, Teritip, Tanju, Raknamo, Bajulmati, Rajui, dan Nipah
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
20 September 2017, 18:37
Bendungan
ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) suah ada sembilan proyek bendungan yang telah rampung. Bendungan-bendungan ini telah siap menjadi sumber tampungan air.

Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Made Sumiarsih menyebutkan sembilan bendungan tersebut adalah Jatigede di Jawa Barat, Titab (Bali), Paya Seunara (Aceh), Teritip (Kalimantan Barat), hingga Raknamo (Nusa Tenggara Timur). 

Kemudian ada pula Bendungan Bajulmati di Jawa Timur, Rajui (Aceh), Tanju (Nusa Tenggara Barat), serta bendungan Nipah (Jawa Timur). Adapun bendungan Tanju dan Raknamo baru saja rampung pengerjaannya dan akan segera diresmikan dalam waktu dekat ini.

"Total ada sembilan," katanya kepada Katadata, Rabu (20/9). Dia mengatakan total volume air yang bisa ditampung oleh sembilan bendungan tersebut mencapai 1,1 miliar meter kubik. (Baca: Kementerian PUPR Sudah Rampungkan Empat Proyek Strategis)

Selain proyek bendungan yang telah rampung, ada juga beberapa proyek yang akan segera dibangun tahun ini. Salah satunya Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan, yang sedang memasuki proses lelang. Made menargetkan paling tidak pada akhir tahun ini konstruksi bendungan tersebut dapa segera dimulai pembangunannya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Imam Santoso mengatakan izin penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek bendungan Pamukkulu sudah keluar. Dengan begitu, proyek ini bisa segera dilelang dalam waktu dekat. "Kira-kira 45 hari akan selesai prosesnya (lelang)," ujarnya.

Imam sempat menjelaskan salah satu faktor molornya lelang bendungan Pamukkulu lantaran sempat terhambat keluarnya Penetapan Lokasi (Penlok) dari Gubernur Sulawesi Selatan. Selain masalah rekomendasi Penlok, masalah lainnya adalah proses sertifikasi yang belum rampung.

(Baca: Penetapan Lokasi Terbit, 3 Proyek Bendungan Masuk Proses Lelang)

Video Pilihan

Artikel Terkait