Pengusaha Sawit Desak Pemerintah Bahas Perjanjian Dagang dengan India

"Pemerintah harus segera melakukan misi perdagangan untuk mengeksplorasi, sehingga bisa diketahui masalah sebenarnya apa," kata Joko
Michael Reily
Oleh Michael Reily
29 Agustus 2017, 17:49
sawit
ANTARA FOTO/Budi Candra Setya

Pengusaha kelapa sawit meminta pemerintah segera membahas perjanjian perdagangan dengan pihak India, terkait dengan kebijakan negara tersebut menaikkan bea masuk hingga 100%. India menaikkan tarif bea masuk produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya dari 7% menjadi 15%. Pajak impor produk sawit olahan juga meningkat menjadi 17,5% dan 25% dari sebelumnya 12,5% dan 15%.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono mengatakan pemerintah harus segera melakukan lobi dengan India seperti yang dilakukan Malaysia. "Pemerintah harus segera melakukan misi perdagangan untuk mengeksplorasi, sehingga bisa diketahui masalah sebenarnya apa," kata ujarnya di Jakarta, Selasa (29/8).

Menurutnya bisa saja pihak India menaikkan tarif bea masuk dan pajak ini bukan untuk menghambat impor kelapa sawit. Bahkan, dia merasa kebijakan yang dikeluarkan India ini dilakukan sebagai upaya mempercepat perundingan dagangnya dengan Indonesia.

(Baca: India Naikkan Bea Masuk 100%, Ekspor Sawit Masih Tumbuh)

Joko menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke India. Keluhan dari pengusaha India, kebanyakan mengenai regulasi yang terkait pajak ekspor. Oleh karena itu, Gapki mengusulkan agar pemerintah membahas kelapa sawit dalam sudut pandang yang lebih luas dengan India.

Dia menjelaskan kebijakan peningkatan bea masuk kelapa sawit bakal memberatkan kedua pihak. Pasalnya, India merupakan salah satu tujuan ekspor CPO terbanyak Indonesia. "Kami jadi makin tidak kompetitif dan konsumen di sana akan mendapatkan harga yang lebih tinggi pada akhirnya," ungkap Joko.

Dia juga menyebutkan volume ekspor kelapa sawit ke India mencapai sekitar 5 juta ton pada tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, India merupakan pangsa pasar terbesar Indonesia, mencapai 34 persen dari total ekspor sebanyak 25,75 juta ton.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita juga telah menyampaikan keberatan pemerintah kepada Menteri Industri Pengolahan Makanan India Sadhvi Niranjan Jyoti, pada pekan lalu. "Kami sudah sampaikan perhatian kami soal naiknya bea masuk (sawit) 100 persen. Beliau (Jyoti) akan bahas secara internal," kata Enggar.

(Baca: Indonesia dan Malaysia Kerja Sama Soal Sawit)

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga telah menemui Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Seri Mah Siew Kong untuk membahas kebijakan India. Selain itu, kedua pihak juga membicarakan penanggulangan kampanye negatif minyak kelapa sawit di Eropa, permintaan minyak sawit Tiongkok, dan penelitian pengembangan upaya pembatasan senyawa karsinogenik.

Video Pilihan

Artikel Terkait