Pemerintah Pakai Teknologi BPPT Persingkat Produksi Garam

Produksi garam akan berkurang dari yang biasanya 12 hari, menjadi hanya 4 hari
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
4 Agustus 2017, 19:44
garam langka
ANTARA FOTO/Saiful Bahri
Petani memanen garam di lahan garam konvensional di Desa Bunder, Padewamu, Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (25/7).

Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait permasalahan rendahnya produksi garam nasional. Dia ingin mencari cara untuk mempersingkat produksi garam guna mempercepat pasokan di pasar. 

Beberapa Menteri yang hadir di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto.

Unggul mengatakan salah satu langkah yang akan diambil pemerintah adalah dengan menggunakan teknologi dari BPPT. Teknisnya air laut akan diputar dan dialirkan di hamparan lahan yang luas, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi garam.

Dengan teknologi ini produksi garam akan lebih cepat, panen bisa dilakukan hanya dalam empat hari. Sementara dengan teknologi yang digunakan dalam produksi yang biasa dilakukan saat ini, panen garam baru bisa dilakukan setelah masa produksi 12 hari.  (Baca: Investasi Garam Terkendala Pembebasan Lahan)

Pelaksanaan pilot project ini akan dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Koorinator Bidang Kemaritiman. Kami coba pilot project-nya di NTT (Nusa Tenggara Timur) terlebih dulu,” kata Unggul usai rapat di Rumah Dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Jumat (4/8).

Apabila langkah ini sukses, tidak tertutup kemungkinan teknologi ini digunakan di provinsi lainnya. Pelaksanaan pilot project teknik produksi garam hasil kajian BPPT ini akan dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 

Dengan teknologi produksi garam ini, pemerintah menargetkan akan ada tambahan pasokan garam sebesar 50 ribu ton tahun ini. Dengan begitu, diharapkan bisa mengatasi permasalahan langkanya pasokan garam saat ini dan ketergantungan impor.

(Baca: Pemerintah Siap Kirim Pasokan Garam dari NTT)

Dari sisi pasokan, Badan Usaha Milik Negara PT Garam akan mendatangkan 75 ribu garam konsumsi pada 10 Agustus 2017. Namun pemerintah belum memastikan mekanisme distribusi dan alokasi garam impor untuk tiap-tiap daerah.

Dalam surat rekomendasi yang diterima PT Garam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), impor garam konsumsi diprioritaskan untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Namun, saat ini, jumlah porsi pembagian di daerah masih belum final.

 "Belum bisa menemukan formula pembagian yang tepat," kata Direktur Keuangan PT Garam Anang Abdul Qoyyum kemarin. (Baca: Garam Impor Diutamakan Untuk Industri Kecil)

Video Pilihan

Artikel Terkait