Pemerintah Targetkan 70% Pendanaan LRT Jabodebek dari Swasta

"Bank-bank komersial bersedia membiayai dengan jaminan pemerintah," kata Luhut.
Michael Reily
4 Agustus 2017, 19:01
LRT
ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan skema pendanaan Kereta Api Ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi (Jabodebek). Proyek ini membutuhkan 70 persen biaya dari pihak swasta dengan metode peminjaman lewat perbankan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan semua struktur pendanaan proyek sudah selesai. "Bank-bank komersial bersedia membiayai dengan jaminan pemerintah," kata Luhut saat meninjau pembangunan LRT di Cibubur, Jawa Barat, Jumat (4/8).

Menurutnya, struktur pendanaan proyek ini sangat menarik bagi investor. Salah satunya adalah perusahaan manajemen investasi global, BlackRock. Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sudah menyatakan tertarik berinvestasi di proyek LRT sebesar Rp 5 triliun.

(Baca: Lewat Debat Panjang, KAI Gaet Suntikan Modal Negara Rp 2 T Buat LRT)

Staf Menko Kemaritiman Seto menjelaskan pembangunan prasarana LRT membutuhkan dana sebanyak Rp 21,7 triliun dan untuk sarana sebesar Rp 5 triliun. "Total pembiayaan jadi ada sekitar Rp 27 triliun dengan biaya tambahan," ungkapnya.

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah hanya sebesar Rp 9 triliun atau 30 persen dari total kebutuhan proyek LRT. Sehingga sisa porsi dana yang dibutuhkan sebesar 70 persen atau sekitar Rp 18-19 triliun akan dibiayai oleh perbankan.

Mengenai pembiayaan ini, lembaga keuangan di dalam negeri pun sudah menyatakan minatnya, yakni 3 bank BUMN (Mandiri, BRI, dan BNI) serta 2 bank swasta (BCA dan CIMB Niaga). PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) disebutnya juga tertarik dengan skema pendanaan baru. (Baca: Dirut Mandiri: Kepastian Pendanaan Proyek LRT Baru dari Bank BUMN)

Seto optimistis skema pendanaan dengan mengandalkan 70 persen dari pembiayaan perbankan ini akan berhasil. Pemerintah juga telah menetapkan bunga sebesar 8,25 persen untuk investasi dalam proyek LRT. Angka ini cukup besar dibanding surat obligasi pemerintah yang hanya 7 persen.

Pihak swasta yang akan berpartisipasi, menurut Seto, akan mendapatkan jatah dari bank yang telah mengeluarkan dananya. "Dari bank ada resharing, dari Rp 18 triliun yang dia pakai nanti bisa dibagi," ujarnya Dengan skema ini, pihak BlackRock akan membeli bagian dari perbankan. Selain itu, dia menawarkan juga kepada pendanaan lokal seperti dana pensiun dan dana tabungan haji.

Untuk pelunasannya, Seto menghitung akan dilakukan dalam waktu maksimal 12 tahun. Pembayarannya akan ditempuh dengan cara subsidi sebesar Rp 17 triliun. Jadi total dana yang dikeluarkan negara adalah Rp 9 triliun melalui PMN dan subsidi sekitar Rp 17 triliun, totalnya sekitar Rp 26 triliun.

(Baca: BCA Siapkan Rp 2 Triliun Biayai Proyek LRT Jabodebek)

Seto menganggap skema ini lebih hemat dari yang dirancang sebelumnya. Sebelumnya, dia mengaku ada ide pendanaan oleh swasta sebanyak 100 persen dengan cicilan 10 tahun. Untuk meminjam modal swasta dengan pembiayaan Rp 27 triliun, beban bunga bisa mencapai Rp 10 triliun. Dengan skema lama, pengeluaran negara bisa mencapai Rp 37 triliun.

Selain itu, Seto menjelaskan pengeluaran subsidi setiap tahun akan dihitung dengan cara cash flow gap, yaitu pendapatan akan dikurangi biaya produksi, beban bunga, dan cicilan penjualan. Ketika LRT beroperasi, pemasukan dari penumpang akan menambah pendapatan. Skema pendanaan ini akan dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator

"Jadi jumlah penumpang semakin besar, subsidi semakin kecil. Ini ada potensi yang bisa dikembangkan," kata Seto. (Baca: Pengembangan Kawasan Bisa Tambah Penghasilan Proyek LRT 10%)

Terkait dengan potensi pendapatan dari pengembangan kawasan atau Transit Oriented Development (TOD) di sekitar proyek LRT, kata Seto, belum masuk penghitungan anggaran. Pemerintah masih melakukan kalkulasi perkiraan penerimaan TOD sebelum dilelang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan TOD harus melibatkan swasta. Dia akan meminta investasi swasta sebagai fungsi fasilitas komersial untuk masyarakat. "Presiden anjurkan agar swasta dilibatkan dalam bisnis," ujarnya.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk. akan bertanggung jawab terhadap pembangunan prasarana, yaitu jalur trek, sistem kereta api seperti listrik, telekomunikasi, dan persinyalan. Namun, untuk sarana kereta api dan TOD akan dikelola oleh KAI. (Baca: Adhi Karya Siapkan LRT Tahap Kedua Rute Cibubur - Bogor)

Video Pilihan

Artikel Terkait