Perpres Pembangunan Bekelanjutan Fokus pada Pengentasan Kemiskinan
Pemerintah tengah fokus untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pengentasan masyarakat miskin jadi fokus utama yang tertuang dalam regulasi baru yang dikeluarkan Presiden Jokowi yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan tujuan pertama dari Perpres 59/2017 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8 persen pada 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2017 masih mencapai 10,64 persen.
"Kuncinya adalah membuka akses kepada kelompok yang sangat miskin," kata Bambang kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (31/7). Dengan cara itu, pemerintah optimistis target kemiskinan di bawah 10 persen lebih mudah dicapai.
(Baca: Pemerintah Siapkan Dua Strategi Dorong Pemerataan Ekonomi)
Bambang menyatakan subsidi yang diberikan pemerintah akan diarahkan menjadi bantuan-bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Program bantuan berupa pendidikan dan infrastruktur akan menjadi perhatian yang dikedepankan. Selain itu, ada juga bantuan tunai bersyarat yang akan jadi salah satu program andalan.
Pemerintah tengah melaksanakan program jaminan kesehatan nasional. Program tersebut telah menjangkau kurang lebih 172 juta jiwa atau 66,4 persen penduduk Indonesia pada 2016. Selain itu, ada juga Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk layanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Bambang juga menjelaskan pengentasan kemiskinan bukan hal yang mustahil jika program-program pemerintah tepat sasaran dan berjalan dengan baik. "Jangan lupa dalam 10 tahun, data kemiskinan di atas 15 persen (turun) sampai hanya sekitar 10 persen," ujarnya.
(Baca: Jokowi Soroti Lambatnya Penyaluran Beras Bantuan)
Deputi Bidang Komunikasi Politik Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyatakan ujung tombak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ada di Pemerintah Daerah. Pihaknya telah berkeleling ke beberapa daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
