Perpres Pembangunan Bekelanjutan Fokus pada Pengentasan Kemiskinan

tujuan pertama dari Perpres 59/2017 adalah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,64 persen saat ini menjadi sekitar 8 persen pada 2019.
Michael Reily
31 Juli 2017, 20:21
Bambang Bappenas
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah tengah fokus untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Pengentasan masyarakat miskin jadi fokus utama yang tertuang dalam regulasi baru yang dikeluarkan Presiden Jokowi yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan tujuan pertama dari Perpres 59/2017 adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi sekitar 8 persen pada 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2017 masih mencapai 10,64 persen.

"Kuncinya adalah membuka akses kepada kelompok yang sangat miskin," kata Bambang kepada wartawan di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (31/7). Dengan cara itu, pemerintah optimistis target kemiskinan di bawah 10 persen lebih mudah dicapai.

(Baca: Pemerintah Siapkan Dua Strategi Dorong Pemerataan Ekonomi)

Bambang menyatakan subsidi yang diberikan pemerintah akan diarahkan menjadi bantuan-bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Program bantuan berupa pendidikan dan infrastruktur akan menjadi perhatian yang dikedepankan. Selain itu, ada juga bantuan tunai bersyarat yang akan jadi salah satu program andalan.

Pemerintah tengah melaksanakan program jaminan kesehatan nasional. Program tersebut telah menjangkau kurang lebih 172 juta jiwa atau 66,4 persen penduduk Indonesia pada 2016. Selain itu, ada juga Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera untuk layanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Bambang juga menjelaskan pengentasan kemiskinan bukan hal yang mustahil jika program-program pemerintah tepat sasaran dan berjalan dengan baik. "Jangan lupa dalam 10 tahun, data kemiskinan di atas 15 persen (turun) sampai hanya sekitar 10 persen," ujarnya.

(Baca: Jokowi Soroti Lambatnya Penyaluran Beras Bantuan)

Deputi Bidang Komunikasi Politik Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Eko Sulistyo menyatakan ujung tombak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ada di Pemerintah Daerah. Pihaknya telah berkeleling ke beberapa daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Supaya tidak ada anggapan bahwa ada program baru yang menjadi beban buat Pemerintah Daerah, dorongan kepada pemerintah daerah khususnya kepala daerah menjadi penting," kata Eko.

Setelah Perpres ini diluncurkan, KSP akan berkoordinasi supaya implementasi program di daerah tidak terhambat. Oleh karena itu, perlu basis data terpadu yang kuat, apalagi rumah tangga dengan pendapatan terendah di Indonesia mencapai angka 40 persen. Dia mengaku menggunakan data BPS karena penghitungan kemiskinan bukan hal yang mudah karena mekanisme yang ketat.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

(Baca: Distribusi Beras Lambat, BPS Catat Jumlah Penduduk Miskin Bertambah)

Untuk menjamin Perpres 59/2017 berjalan, kata Bambang, pemerintah akan membuat peta jalan (road map) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sampai 2030. Hal itu akan dijaga dengan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045.

Perpres 59/2017 akan diluncurkan pada Rabu (2/8) mendatang, berbarengan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Namun, Bambang mengaku belum menghitung anggaran untuk menjalankan program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Rencananya, program ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tidak hanya anggaran negara, pemerintah akan berusaha menggaet filantropi yang ada di daerah untuk membiayai. Bambang menambahkan, filantropi adalah kegiatan yang dilakukan orang-orang yang bisa memobilisasi dana masyarakat dan memberikan kontribusi dalam pembangunan.

"Kami harapkan keterlibatan bisnis dan filantropi bisa menutup apabila pemerintah mengalami hambatan," ujar Bambang. "Tapi kalau pemerintah tidak mengalami hambatan, bisnis dan filantropi justru bisa mempercepat."

Video Pilihan

Artikel Terkait