Panggil Menteri Ekonomi, Jokowi Bahas Tiga Kritikan Bank Dunia

Tiga hal yang dikritik Bank Dunia terkait hambatan investasi, yakni korupsi, regulasi, dan peran BUMN.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
27 Juli 2017, 18:59
Jokowi
Kris | Biro Pers Sekretariat Kepresidenan
Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1)

Presiden Joko Widodo memanggil menteri-menteri terkait bidang ekonomi ke Istana hari ini. Dia membahas kritikan Bank Dunia (World Bank) terkait permasalahan investasi yang terjadi di Indonesia.

Tampak dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan. Kemudian Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, hingga Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

Salah satu menteri yang juga ikut dipanggil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Jokowi membahas kritikan dari Bank Dunia (World Bank) terkait masalah yang dihadapi investor saat masuk ke Indonesia. 

Bank Dunia mengungkapkan ada tiga hal yang menghambat investor saat ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Pertama, terkait masalah korupsi di lingkungan birokrasi.  Kedua, mengenai regulasi yang tidak memberi kepastian usaha di Indonesia. Ketiga, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap terlalu besar.

"Kritiknya (Bank Dunia) tiga itu," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu Jokowi, Kamis (27/7). (Baca: Bos Bank Dunia Janji ke Jokowi Boyong Investor Mancanegara Tahun 2018)

Basuki menjelaskan masalah korupsi memang telah menjadi perhatian bersama yang harus segera diselesaikan. Terkait regulasi yang menghambat investasi, Jokowi meminta setiap menteri membahas peraturan yang akan dikeluarkannya dalam rapat terbatas (Ratas) bersama kementerian terkait lainnya dan Presiden. Peraturan yang sudah keluar dan dianggap tidak bersahabat bagi dunia usaha, harus segera diperbaiki.

Ada pun mengenai peran BUMN yang terlalu besar, Jokowi meminta pihak swasta juga diberikan ruang yang sama dalam setiap proyek pemerintah. Mengingat ada persepsi ruang bagi korporasi negara itu sangat besar dalam pekerjaan proyek.

Begitu pula dengan anak-anak usaha perusahaan pelat merah yang selalu mendapatkan peluang lebih besar dari proyek-proyek BUMN. Terkait hal ini, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan akan mempertimbangkan usulan Presiden agar subkontrak dari proyek Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberikan ke swasta. Menurutnya hal ini tidak perlu diatur, karena hubungannya antarperusahaan (business to business/B to B).

(Baca: Asosiasi Pengusaha: KPK Jerat Korporasi Ganggu Iklim Investasi)

Dia mengaku agak sulit melakukan hal ini, karena BUMN dikejar tenggat waktu penyelesaian proyek infrastruktur. "Jadi seperti jalan tol itu harus cepat dipakai agar segera ada cashflownya (kas yang mengalir dari hasil proyek tersebut)," ujarnya.

Rini juga menyinggung peran BUMN dalam industri pertambangan nasional yang masih rendah. Saat ini BUMN pertambangan hanya menguasai 10 persen izin pertambangan dalam negeri. Dia kembali mengingatkan, hal ini bertolak belakang dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekayaan alam yang terkandung di Indonesia seharusnya dikuasai oleh negara. "Jadi di mana kita sekarang," kata Rini.

Video Pilihan

Artikel Terkait