Bank CIMB Niaga Disebut Berminat Biayai Proyek LRT Jabodebek

Miftah Ardhian
27 Juli 2017, 10:35
LRT Rute Cawang Cibubur
ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Pembangunan konstruksi proyek LRT rute Cawang-Cibubur di samping jalan tol Jagorawi kawasan Cibubur, Jakarta Timur.

Selain perbankan BUMN, bank swasta juga mulai berminat membiayai proyek pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan salah satu bank swasta yang telah menyatakan minatnya adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. 

Awalnya memang sulit mencari bank yang mau membiayai proyek ini. Pemerintah pun menugaskan tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Bank Mandiri, BRI, dan BNI. "Jadi (sekarang) CIMB Niaga sudah mau. Bunganya kami tetapkan sebesar 8,25 persen," ujar Luhut dalam acara sarahsehan, di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu malam (26/7).

Advertisement

Menurutnya, bank swasta mulai tertarik membiayai Proyek LRT Jabodebek karena pemerintah telah mengevaluasi skema pendanaannya. Pemerintah memutuskan proyek ini tidak akan mengandalkan Anggaran Pendanaan Belanja Negara (APBN) secara penuh.

Sebagian pendanaan diperoleh dari investasi PT KAI (Persero) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sebagian lagi dari pinjaman perbankan. Luhut juga memastikan pemeritah tetap akan memberikan subsidi tarif. Namun, subsidi ini tidak akan diberikan perorangan, melainkan mengganti gap (selisih) yang terjadi antara arus kas (cash flow) perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan.

(Baca: Pakai Sistem Sinyal “Moving Block”, LRT Butuh Tambah Dana Rp 300 M)

Selain skema pendanaan dan subsidi, evaluasi tersebut juga mencakup teknologi yang digunakan. Luhut menjelaskan, teknologi persinyalannya akan menggunakan sistem moving block (bergerak) dari yang tadinya fixed block (tetap).

Sistem ini berfungsi untuk mengeblok zona masing-masing kereta. Sistem Moving Block mampu melakukan identifikasi posisi kereta dengan cepat dan tepat, tidak seperti Fixed Block. Alhasil, sistem ini dapat memperpendek jarak antara kereta yang tengah beroperasi, karena selalu terhubung dengan sistem sinyal kereta dan sistem sinyal pusat. 

Terkait pendanaan, Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pemberian PMN kepada KAI sebesar Rp 2 triliun. PMN diusulkan lantaran pembangunan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, sementara KAI yang ditugaskan tidak memiliki keuangan yang cukup.

Halaman:
Reporter: Miftah Ardhian
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement