Menteri PU Taksir Biaya Pemindahan Ibu Kota Hingga Rp 300 Triliun
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan kebutuhan dana untuk pemindahan Ibu Kota Negara bisa mencapai Rp 300 triliun. Angka ini berdasarkan literasi yang didapatnya dari program serupa di beberapa negara-negara dunia.
Dia mengatakan besaran kebutuhan dana yang dikeluarkan untuk memindahkan ibu kota, di beberapa negara berbeda-beda. Salah satu faktor yang mempengaruhi besaran dana tersebut adalah luas wilayah kotanya.
"Kalau menurut literatur, ada yang Rp 200 triliun hingga Rp 300 triliun. Tergantung luasnya," kata Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7). (Baca: Menteri PU: Tiga Provinsi di Kalimantan Jadi Calon Ibu Kota Baru)
Saat ini Kementerian PUPR sedang menyiapkan perencanaan makro pemindahan Ibu Kota. Basuki mengatakan pihaknya melakukan studi literatur untuk mengetahui beberapa hal teknis, termasuk kebutuhan dana untuk rencana program pemindahan ibu kota.
Terkait rencana ini, Basuki telah menggelar rapat perdana bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Dari hasil rapat tersebut, beberapa kementerian mendapat penugasan. (Baca: Pembangunan Ibu Kota Baru Bakal Gunakan Aset Pemerintah di Jakarta
Bappenas akan bertugas untuk mengkaji seberapa penting perpindahan ibu kota ini dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari sosial, politik, hingga keamanan. Sedangkan Kementerian PU akan bertugas mengkaji perencanaan dan konsep Ibu Kota baru tersebut.