Jokowi Minta Dua Kementerian Infrastruktur Berhemat Rp 2,5 Triliun

"Kami siap lakukan Inpres tersebut untuk efisiensi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi
Ameidyo Daud Nasution
6 Juli 2017, 17:22
infrastruktur
Arief Kamaludin|KATADATA

Presiden Joko Widodo meminta dua kementerian teknis di bidang infrastruktur melakukan penghematan belanja tahun ini hingga Rp 2,5 triliun. Keduanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Penghematan ini merupakan buntut dari Istruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang K/L Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Presiden meminta Kemenhub menghemat anggarannya sebesar Rp 2 triliun. Sedangkan Kementarian PUPR berhemat Rp 517,7 miliar.

Pemangkasan anggaran yang dimaksud berasal dari belanja seperti belanja dinas serta operasional kantor. "Kami siap lakukan Inpres tersebut untuk efisiensi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat mengenai Rancangan APBN Perubahan 2017 dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, Kamis (6/7).

(Baca: Penghematan Besar-besaran, Jokowi Minta Coret Anggaran Tak Bermanfaat)

Budi mengatakan anggaran kementeriannya dalam APBN 2017 sebesar Rp 46,8 triliun. Dengan pengajuan penghematan ini maka anggaran Kemenhub akan berkurang menjadi Rp 44,8 triliun. Namun di luar penghematan tersebut, sebenarnya dia telah meminta tambahan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Anggaran tersebut sebenarnya akan digunakan untuk sejumlah kegiatan seperti pembayaran tunggakan kontrak tahun jamak, percepatan penyelesaian pekerjaan proyek, peningkatan keselamatan transportasi, serta pembenahan dalam penanganan arus mudik. "Namun hingga saat ini (permintaan tambahan anggaran) belum mendapat jawaban dari Kemenkeu," kata Budi.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pos penghematan yang diambil di kementeriannya hampir sama dengan pemotongan yang dilakukan Kemenhub. Hampir seluruh anggaran eselon I mengalami pemotongan, kecuali Direktorat Jenderal Bina Marga. 

"Untuk Bina Marga (belanja barang) Rp 187 miliar kami pindahkan ke belanja infrastruktur untuk persiapan Asian Games 2018 dan acara International Monetary Fund - World Bank di Bali," kata Basuki. Dengan penghematan ini, maka anggaran Kementerian PUPR yang sebelumnya Rp 104,6 triliun akan menjadi Rp 104,1 triliun.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta setiap K/L meninjau kembali semua program anggarannya lebih rinci hingga ke satuan tiga. Satuan tiga merupakan dokumen anggaran yang memuat deskripsi kegiatan dan rincian pagu anggaran setiap program.

"Mana yang kira-kiranya rutinitas mana kiranya yang tidak bermanfaat langsung coret, masukkan ke belanja modal," kata Jokowi beberapa waktu lalu. (Baca: Pagu Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Depan Naik 2,35 Persen)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait