Pemerintah Perkuat Persiapan Hadapi Diskriminasi Sawit di Eropa

"Kami sedang berkomunikasi dengan Malaysia, apakah akan pergi (ikut pertemuan) akhir Juli atau awal September"
Desy Setyowati
Oleh Desy Setyowati
22 Juni 2017, 18:49
Darmin Nasution
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah tengah mempersiapkan diri menjelang pertemuan di Uni Eropa mengenai sawit yang rencananya akan dilakukan pada Juli atau September 2017. Persiapan ini dianggap penting, lantaran kebijakan sertifikasi tunggal bagi kelapa sawit dianggap mendiskriminasi Indonesia.

"Kami sedang berkomunikasi dengan Malaysia, apakah akan pergi (ikut pertemuan) akhir Juli atau awal September," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jakarta, Kamis (22/6).  (Baca: Bahas Resolusi Sawit, Parlemen Uni Eropa Sambangi Kantor Darmin)

Dalam pertemuan ini Darmin ingin menjelaskan banyak hal kepada pimpinan Uni Eropa, terutama terkait rencana kebijakan sawit. Dalam resolusi Uni Eropa bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation of Rainforests, penggunaan biodiesel berbasis sawit akan dilarang mulai 2020. Pemerintah berharap Uni Eropa mempertimbangkan kembali kebijakan ini, karena akan sangat merugikan Indonesia sebagai pengekspor sawit.

"Saya melihat kami kayaknya masih perlu menyiapkan bahannya lebih luas, karena enggak bisa hanya bicara soal sawitnya saja. Tapi juga harus melihat bagaimana sekarang perlakuan yang kami anggap sangat diskriminatif di Eropa," ujar dia.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pertemuan ini penting bagi Indonesia untuk menjelaskan berbagai macam isu yang menjadi kekhawatiran di Eropa, seperti deforestasi, korupsi, ketimpangan, pekerja anak, sampai pelanggaran HAM.

"Kalau eksekutif maupun duta besar mereka mengatakan keputusan parlemen resolusinya bukan law hukum, sifatnya tidak banding, Indonesia perlu menjawab isu-isu yang dilempar oleh laporan Uni Eropa itu," ujar dia. (Baca: Baleg DPR Segera Rampungkan Rancangan UU Kelapa Sawit)

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan isu sawit yang digulirkan parlemen Uni Eropa dapat mengganggu jalannya perundingan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Tuduhan Uni Eropa melalui resolusi sawit tidak memiliki landasan. Sebab, industri sawit telah berkomitmen tentang keberlanjutan dengan pemberlakuan sertifikasi internasional. Hal yang sama juga telah berlaku untuk komoditas kayu lewat Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) dan telah diakui oleh Uni Eropa.

Enggar menganggap langkah parlemen Uni Eropa ini tak adil. Sebab, proses produksi industri minyak nabati di Uni Eropa tak beda jauh dengan minyak sawit di Indonesia. Makanya, pemerintah menuntut ada standar yang sama untuk seluruh produk minyak nabati.

Untuk memperkuat posisi Indonesia, pemerintah pun menggandeng Malaysia. Kedua negara merupakan produsen sawit dengan total pangsa pasar 85 persen di dunia. "Bayangkan kalau kita (Indonesia dan Malaysia) tidak kirim stok ekspor, meninggal itu (Uni Eropa)," kata dia. (Baca: Jelang Lebaran, Stok Minyak Sawit Melorot di Bawah 1 Juta Ton)

 

Presiden Joko widodo juga telah memerintahkan semua kementerian terkait bersatu dalam menghadapi resolusi sawit Uni Eropa. Kementerian tersebut diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan, di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 

Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar ke-4 bagi Indonesia dengan produk ekspor utama antara lain mencakup produk-produk pertanian dan perikanan, furnitur, komponen mesin, tekstil dan alas kaki, serta produk plastik dan karet. Sementara itu bagi Uni Eropa, Indonesia adalah mitra ke-30 secara global. Ekspor utama Uni Eropa ke Indonesia antara lain terfokus pada mesin, peralatan transportasi, dan produk kimia selain jasa. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2015 mencapai US$ 14,8 miliar dan impornya US$ 11,3 miliar, sehingga surplus sebesar US$ 3,5 milliar.

Bagi Indonesia, pembahasan secara komprehensif dalam perundingan IEU-CEPA harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability), peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), akses pasar, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Putaran ke-3 Indonesia IEU-CEPA rencananya akan dilakukan pada paruh kedua 2017 di Uni Eropa.

Video Pilihan

Artikel Terkait