Baleg DPR Mentahkan Opsi Pendirian Badan Usaha Khusus Migas

Miftah Ardhian
5 Juni 2017, 20:23
Migas
Dok. Chevron

Rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) minyak dan gas bumi (migas) yang akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Komisi VII, ternyata dimentahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR. Alasannya rencana ini masih perlu harmonisasi dengan aturan lain, terutama terkait dengan status kelembagaannya agar tidak bertentangan dengan UU Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jangan sampai pembentukan lembaga baru ini malah menabrak UU BUMN yang ada," kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat Rapat Harmonisiasi RUU Migas, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/6).

Dia menjelaskan jika struktur permodalan BUK oleh negara ini berbentuk saham, maka bentuk usahanya akan menjadi Perseroan. Namun, apabila kepemilikannya bukan berbentuk saham, maka kelembagaannya berbentuk Perusahaan Umum (Perum). Hal ini masih diatur dalam UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003.

Salah satu anggota Baleg Taufik R Abdullah mengatakan pada dasarnya norma kegiatan usaha migas di Indonesia sebagian masih berada di bawah UU BUMN. Namun, masih ada kesempatan untuk mengharmonisasikan rencana pembentukan BUK Migas, yakni dengan merevisi UU BUMN. Saat ini RUU BUMN juga telah masuk ke Baleg.

Dia malah mengkhawatirkan rencana pembentukan BUK Migas ini akan memakan waktu yang panjang, karena hambatan dari pemerintah. "Jangan sampai ini berlarut-larut, karena pemerintahnya juga yang tidak mau membentuknya," ujar Taufik. (Baca: Revisi UU Migas, Anggota DPR Terbelah Soal Posisi BUK Migas)

Menurut Taufik, di luar harmonisasi aturan, masih ada juga hambatan lainnya dari sisi pemerintah. Salah satunya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah mengeluarkan surat edaran, yang intinya melarang untuk pembentukan lembaga baru.

Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto mengatakan, agar persoalan ini tidak semakin panjang, harus ada penyelesaian yang melibatkan Komisi VI yang membawahi BUMN dan Komisi VII yang membawahi Migas. Untuk itu, Totok menyatakan, akan memanggil perwakilan kedua komisi untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dua RUU yang tengah dibahas agar tidak bertabrakan. "Ini inisiatif DPR, tidak boleh beda-beda," ujarnya.

Menyikapi masih banyaknya perdebatan akan pembentukan BUK migas ini, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan, pembentukan BUK migas ini sangat diperlukan untuk mengoreksi keadaan yang terjadi saat ini. PT Pertamina (Persero) saat ini hanya sebatas operator, sehingga kepemilikan akan sumber daya migas di Indonesia hanya sebesar 25 persen. Sementara BUK Migas akan menguasai seluruh sumber daya migas.

(Baca: Kepala BPH Kritik Usulan DPR soal Pembubaran Institusinya)

Memang, kelembagaan BUK migas ini masih menjadi perdebatan karena bisa bertentangan dengan UU BUMN. Namun, dia memastikan nama BUK masih belum final dan bisa berganti sesuai dengan fungsi dan kekhususannya. "Jadi karena berbentuk khusus tidak harus selalu berbentuk saham, tapi harus 100 persen dimiliki negara, seperti Pertamina di masa lalu lah" ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha mengatakan BUK Migas ini tidak boleh sama dengan BUMN. Alasannya, pola kerja BUMN tidak boleh sampai merugi. Dengan adanya penugasan seperti program BBM Satu Harga, maka kemungkinan merugi itu pasti ada. Makanya, pembentukan BUK migas ini menjadi jawabannya. 

Terkait surat edaran Menteri PAN-RB, Satya mengatakan BUK Migas ini bukanlah membentuk lembaga baru, melainkan dengan menyelaraskan dan menyesuaikan fungsi dan strategi lembaga-lembaga yang ada dalam satu kesatuan. Kekhususan tersebut memerlukan payung hukum yang khusus juga.

Advertisement

"Seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tunduk pada UU OJK. Maka, kami menyimpulkan BUK Migas ini tunduk pada UU Migas," ujarnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait