Menteri Susi: Tak Puas Kinerja Saya, Ajukan Mosi ke Presiden!

"Kalau tidak puas dengan kinerja menteri ya bikin mosi ke Presiden, ganti saja Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Susi
Miftah Ardhian
1 Juni 2017, 11:00
Susi
Arief Kamaludin|KATADATA
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali mengeluarkan unek-uneknya. Dia merasa sudah banyak melakukan perubahan yang baik, tapi masih banyak juga yang mengkritik kinerjanya sebagai menteri. Bahkan dia berani menantang para pengkritik mengajukan mosi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau tidak puas dengan kinerja menteri, ya bikin saja mosi ke Presiden, ganti Menteri Kelautan dan Perikanan," ujar Susi saat acara buka puasa bersama bersama media, di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (31/5). (Baca: Berani Ledakkan Kapal Ilegal, Susi Dapat Penghargaan dari Amerika)

Ia mengaku ada beberapa pihak, terutama pengusaha masih juga melancarkan kritik yang dirasa kurang tepat. Salah satu contohnya adalah kritik terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah  negara. Padahal kebijakan moratorium ini hanya berlaku satu tahun.

Dia juga mempertanyakan anggapan beberapa pihak, bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya bisa menghambat perkembangan industri. Contohnya mengenai kebijakan larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan. Menurutnya persoalan ini sebenarnya sudah selesai, dengan memberikan kelonggaran waktu hingga akhir tahun ini.

Advertisement

Kebijakan pelarangan cantrang merupakan salah satu upaya Susi meminimalisasi kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian ikan di lautan. Karena alat tangkap ikan tersebut bisa membuat stok ikan di lautan Indonesia habis. (Baca: Ramai Diprotes, Susi Ngotot Pertahankan Larangan Cantrang)

Kritikan lainnya terkait perizinan pembangunan kapal. Susi dianggap mempersulit pengusaha dalam mendapatkan izin pembangunan kapal di Indonesia. Padahal, kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan hanya pada pengurusan izin kapal dengan kapasitas di atas 30 gros ton (GT), bukan untuk pembangunan kapal.

Menurut Susi, hal yang biasa terjadi adalah para pengusaha lebih banyak membangun kapal terlebih dahulu sebelum mengurus izinnya. "Padahal kalau mau bangun kapal harus ada izin pengadaan dulu," ujarnya.

Di luar kritikan bahwa kinerjanya kurang baik, Susi menunjukkan beberapa prestasi yang berhasil dicapai kementeriannya. Sejak masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga sekarang, Susi mengaku stok ikan nasional sudah mulai naik lebih dari 100 persen. Dari 6,5 juta ton pada 2014, menjadi 12,54 juta ton saat ini. 

Untuk semakin menjaga kelestarian laut Indonesia, Susi akan berkunjung ke forum di PBB untuk mempromosikan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) untuk masuk menjadi kejahatan internasional atau transnational organize crime. "Semoga makin banyak negara yang mendukung nantinya," ujarnya.

(Baca: Susi Ingin PBB Akui Pencurian Ikan Sebagai Kejahatan Transnasional)

Meskipun begitu, Susi juga menyadari masih banyak kekurangan pada kementerian yang dipimpinnya. Misalnya, opini disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dia pun berjanji akan memperbaiki hal tersebut dan terus meningkatkan efisiensi belanja di kementeriannya.

"Ya memang ada persoalan kapal, tanah di tahun 2010 sebelum pemerintahan ini yang kami juga tidak mengerti. Padahal di tahun 2016 kemarin disaat disclaimer kami lakukan efisiensi Rp 6,6 triliun. Tapi (terkait kekurangan) kami akan pelajari dan perbaiki," ujarnya.

(Baca: Laporan Keuangan Dinilai Bermasalah, KKP Minta BPK Audit Ulang)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait