Solusi Habibie Menjawab Permasalahan Batam
Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie menginginkan pengelolaan Batam kembali pada konsep awal. Hal ini menjadi solusi penting untuk menyelesaikan kisruh dualisme kewenangan yang terjadi demi pengembangan Batam yang lebih baik.
“Batam ini harus back to basic. Basic-nya Batam ini dibangun untuk bisnis,” kata Habibie, di Bandara Hang Nadim, Batam, Sabtu (29/4). (Baca: Darmin Nilai Pengembangan Batam Terkendala Persoalan Pelik)
Dia menceritakan ide pengembangan Batam pertama kali dicetuskan oleh Soeharto, sebelum menjadi Presiden. Saat ada konfrontasi dengan Malaysia, Soeharto ditugaskan di Batam. Pulau tak berpenghuni ini letaknya berdekatan dengan Singapura, yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan.
Ketika menjadi Presiden, Soeharto ingin Batam bisa menyaingi Singapura. Namun, pembangunan memerlukan dana yang cukup besar. Kebetulan saat itu Pertamina sedang menikmati hasil keuntungan yang bagus, akibat harga minyak dunia yang tinggi.
Soeharto pun menugaskan Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo untuk membangun Batam pada 1971. Apalagi wilayah Batam dekat dengan daerah operasi Pertamina di Natuna. Pertamina membangun Batam menjadi lokasi logistik penyimpanan pipa untuk kebutuhan perminyakan. Baru dua tahun membangun Batam, Pertamina kesulitan keuangan.
Akhirnya, pada 1973 Soeharto meminta Habibie mengambil alih pengembangan Batam dari Pertamina. Habibie meminta agar pengembangan Batam diubah. Dia ingin pengembangan Batam dilakukan dengan caranya sendiri dan Soeharto menyetujuinya. Dari sini, mulai merancang, mengonsep, dan merencanakan pembangunan untuk masa-masa yang akan datang.
Untuk bisa mengalahkan Singapura, luas Pulau Batam yang hanya 75 persen dari negara tersebut harus ditambah. Makanya dia memperluas daerahnya ke pulau lain di sekitarnya yakni Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru, dengan membangun enam Jembatan Barelang.
Sebagai konseptor dan orang pertama yang menjadi Kepala Otorita Batam (sekarang Badan Pengusahaan Batam), Habibie ingin Batam menjadi wilayah khusus ekonomi. Batam harus menjadi ujung tombak pembangunan dan moderenisasi Indonesia. Batam diarahkan menjadi pusat industri di dalam negeri.
Saat ini dia cukup puas dengan pembangunan Batam yang sudah cukup maju, dibandingkan saat pertama kali dirinya masuk ke daerah ini. Meski begitu, dia mengakui masih ada permasalahan yang menghambat, terutama terkait dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
Menurutnya permasalahan ini merupakan ongkos yang harus dibayar dari adanya reformasi di republik ini dan kemajuan di Batam. Menjawab masalah ini, dia mengusulkan agar Batam kembali ke konsep awal, sebagai daerah khusus ekonomi. “Seluruh Batam dengan Barelang (Batam-Rempang-Galang) menjadi Daerah Istimewa Ekonomi seperti suatu provinsi di bawahnya gubernur seperti Jakarta,” kata Habibie.
