Tekan Harga Listrik, Pemerintah Akan Wajibkan KKKS Jual Gas ke PLN

"Minggu depan akan kami terbitkan Permen dimana semua KKKS penghasil gas, menjual gasnya pada PLN dengan harga yang sudah diatur, juga kontraknya jangka panjang"
Miftah Ardhian
29 Maret 2017, 20:07
PLN listrik
Arief Kamaludin (Katadata)

Pemerintah berencana mewajibkan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menjual hasil produksi gasnya kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan harga listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyatakan, akan segera menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) terkait hal ini. Aturan tersebut akan memuat tentang pengaturan harga untuk menekan biaya pokok produksi listrik.

"Minggu depan akan kami terbitkan Permen dimana semua KKKS penghasil gas, menjual gasnya pada PLN dengan harga yang sudah diatur, juga kontraknya jangka panjang," ujar Jonan di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Jakarta, Rabu (29/3). (Baca: Jonan Pastikan Tarif Listrik Tak Akan Naik Sampai Juni 2017)

Jonan menjelaskan bauran energi gas sebagai sumber pembangkit listrik dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026 adalah sebesar 26 persen. Saat ini pemerintah terus berfokus untuk menyediakan harga listrik yang murah di masyarakat, bukan hanya meningkatkan kapasitasnya saja. Makanya pemerintah perlu membuat aturan untuk menjamin pasokan gas untuk pembangkit listrik dan menentukan harganya.

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pembangunan tenaga batu bara di mulut tambang. Ini dilakukan untuk menekan biaya transportasi batu bara yang digunakan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tersebut. Sehingga biaya produksi dan harga jual listriknya bisa lebih murah.

Jonan juga meminta PLN untuk memetakan potensi energi primer terbesar di setiap wilayah, Dia mencontohkan daerah Papua yang banyak terdapat sumber gas. Daerah ini seharusnya dibangun pembangkit tenaga gas, bukan tenaga uap yang menggunakan batu bara. Langkah--langkah seperti ini dinilai bisa menurunkan harga listrik di masyarakat. (Baca: Pembangkit Panas Bumi Terbesar di Dunia Mulai Beroperasi di Tapanuli)

Upaya efisiensi perlu dilakukan, karena pemerintah sudah tidak bisa lagi mengandalkan subsidi untuk mendapatkan harga listrik yang murah. Tahun ini, anggaran subsidi listrik masih mencapai Rp 47 triliun, padahal jumlah tersebut bisa digunakan untuk sektor produktif lainnya.

Harga listrik yang murah juga bisa menggerakan roda perekonomian, inflasi rendah dan bisa menurunkan angka gini ratio. Kemudian, industri pun dapat tumbuh dan berkembang, sehingga menciptakan produk yang memiliki daya saing di kancah global dengan harga yang kompetitif. 

"Setiap negara berkompetisi. Kalau listrik mahal, hasil industri kita tidak akan mampu bersaing dengan negara lain," ujar Jonan. (Baca: Revisi Rencana Listrik, PLN Tambah 4.000 MW PLTU Mulut Tambang)

Sementara itu, Direktur Perencanaan Korporat PLN Nicke Widyawati mengatakan, subsidi Rp 47 triliun ini masih digunakan untuk pelanggan 450 VA dan sisa pelanggan 900 VA yang termasuk golongan miskin. Namun, pemerintah memang akan semakin memperketat pemberian subsidi agar tepat sasaran.

Bahkan, Nicke mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi listrik langsung ke masyarakat. "Dimasukkan dalam Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), tapi itu masih rencana pemerintah seperti itu," ujar Nicke.

 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait