Investasi Migas Dunia Mulai Bangkit, di Indonesia Hadapi Kendala

Wood Mackenzie memperkirakan investasi migas di kawasan Asia Pasifik baru akan bangkit pada 2018 dan 2019.
Anggita Rezki Amelia
28 Maret 2017, 14:00
Migas
Dok. Chevron

Anjloknya harga minyak dunia sejak pertengahan 2014 telah menyebabkan penurunan nilai investasi hulu migas hingga tahun lalu. Namun, mulai tahun ini, lembaga konsultan internasional Wood Mackenzie memperkirakan investasi migas dunia akan kembali bangkit.

Dalam salah satu bagian riset terbarunya dengan subjudul "New terms in a new upstream environment", Woodmac memperkirakan investasi eksplorasi dan produksi migas dunia akan naik sebesar 3 persen tahun ini menjadi US$ 450 miliar. Namun, jumlahnya masih 40 persen di bawah total investasi migas di 2014.

Peningkatan investasi migas dunia ini juga berpengaruh ke Asia Pacifik, termasuk Indonesia. Woodmac memperkirakan investasi migas di kawasan ini baru akan bangkit pada 2018 dan 2019.

Dalam risetnya, Woodmac menyebutkan ada potensi perusahaan migas di Indonesia juga akan meningkatkan investasi dan belanja modalnya tahun depan. Meski begitu, ada beberapa faktor yang bisa mendukung dan menghambat potensi peningkatan investasi migas di Indonesia. (Baca Ekonografik: Eksplorasi Migas Bergeser ke Laut Dalam)

Investasi Migas Asia Pasifik

Penawaran skema kontrak kerja sama yang baru, yakni gross split bisa mendukung peningkatan investasi migas ke depan. Selain itu, pemerintah memberikan delapan kontrak kerja sama blok migas yang berakhir  tahun ini dan tahun depan kepada PT Pertamina (Persero).

Meski begitu, ada beberapa faktor juga yang akan menghambat investasi. Salah satunya adalah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang cost recovery yang maish belum rampung sejak tahun lalu. Selain itu, revisi Undang-Undang Migas masih berkutat pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di luar regulasi, faktor penghambat lain investasi hulu migas di Indonesia adalah hajatan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019. Alhasil, pada tahun itu, pemerintah akan sangat sulit membuat keputusan, khususnya dalam kegiatan usaha migas.

(Baca: Investasi Pertamina Hulu Energi Meningkat Jadi US$ 508 Juta)

Sebagai informasi, investasi migas di Indonesia dianggap kurang menarik saat ini. Sejak tahun 2014, lelang blok migas di Indonesia sepi peminat. Dari 21 blok migas yang dilelang pada 2014, hanya ada 11 blok yang laku. Tahun berikutnya, dari delapan blok yang dilelang tidak ada satu pun yang laku.

Rendahnya ketertarikan investor mengikuti lelang di Indonesia terus berlanjut. Tahun lalu, lelang 17 blok migas konvensional dan nonkonvensional juga minim peminat. Untuk tiga blok nonkonvensional yang ditawarkan, tidak ada satu pun yang laku. Sedangkan 14 blok migas konvensional lainnya, hanya mendapat satu pemenang. Padahal, pemerintah sudah berupaya membuat lelang tahun lalu lebih menarik.

(Baca: Sudah Ubah Skema, Lelang Blok Migas 2016 Tetap Memprihatinkan)

Menteri ESDM Ignasius Jonan masih menganggap penyebab lelang blok migas di Indonesia tidak laku, adalah harga minyak dunia yang rendah. "Kalau harga minyak masih di bawah US$ 50 per barel kayak tempo hari, pasti tidak ada yang minat," kata Jonan.

Woodmac menjelaskan Indonesia masih memiliki potensi sumber daya migas yang besar. Sebagai gambaran terdapat 30 cekungan yang belum dieksplorasi, jumlahnya paling masif di kawasan Indonesia Timur.

Sementara saat ini, pengembangan migas di kawasan Timur Indonesia masih sedikit, salah satunya pengembangan gas alam LNG Tangguh oleh BP Indonesia. Menurut Woodmac, yang diperlukan agar 30 cekungan itu dapat segera dieksplorasi yakni dengan memberikan insentif yang menarik bagi investor.

Alhasil dari riset tersebut, setidaknya ada tiga hal yang menjadi catatan penting agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lainnya terkait investasi hulu migas. Pertama, Indonesia masih memiliki peluang hulu migas.

Kedua, masalah komersial dan peraturan di Indonesia dinilai telah menghalangi investasi, seperti munculnya skema gross split saat ini yang dinilai tidak menarik. Ketiga, sektor hulu di Indonesia membutuhkan kebijakan energi bersih, hal fiskal global yang kompetitif, dan reformasi peraturan yang mendukung.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait