Temui Jokowi, Gubernur Papua Dukung Divestasi 51 Persen Saham Freeport

"Ini negeri kita, (harus) diatur kedaulatan negara yang kita jaga. Seluruh potensi ekonomi harus dikuasai negara"
Ameidyo Daud Nasution
22 Maret 2017, 20:42
tambang freeport
www.npr.org
tambang freeport

Gubernur Papua Lukas Enembe datang ke Istana untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedatangannya untuk menyampaikan dan membahas beberapa hal, salah satunya terkait PT Freeport Indonesia.

Kepada Jokowi, Lukas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang mewajibkan Freeport melepas (divestasi) sahamnya hingga 51 persen kepada Indonesia. Bahkan dia juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua juga mendapat porsi saham tersebut sebesar 10 persen.

"Ini negeri kita, (harus) diatur kedaulatan negara yang kita jaga. Seluruh potensi ekonomi harus dikuasai negara," ujarnya usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/3). (Baca: Bupati Mimika: Freeport Harus Hengkang dari Tanah Papua)

Permintaan porsi saham yang diminta Lukas kepada Jokowi ini, berbeda dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, Pemprov Papua meminta jatah 5 persen dari total rencana divestasi Freeport sebesar 51 persen,

"Yang diminta (Gubernur Papua, Lukas Enembe) tadi adalah 5 persen tersebut," kata Luhut usai bertemu dengan Lukas beberapa waktu lalu. (Baca: Turun Separuh, Pemprov Papua Minta 5 Persen Saham Freeport)

Kepada Luhut, Lukas juga meminta agar pemerintah melibatkan provinsinya dalam proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Dia juga meminta aspirasi masyarakat Papua lainnya yang telah disampaikan kepada pemerintah, tetap menjadi perhatian.

Dalam pertemuannya dengan Jokowi, Lukas juga menyampaikan beberapa sikap Pemprov Papua terkait fungsi hutan, porsi tenaga kerja lokal, hingga penggunaan produk lokal pada operasional Freeport. Menurutnya Presiden Jokowi sangat setuju dan mendukung perjuangan Pemprov Papua. 

"Presiden setuju sekali, jadi apa yang diperjuangkan Papua dan Jakarta sama," kata Lukas. (Baca: Pemprov Papua Minta Dilibatkan dalam Negosiasi Freeport)

Kedatangan Lukas ke Istana tidak hanya membahas Freeport. Secara resmi Pemprov Papua ingin mengundang Presiden Jokowi meresmikan beberapa proyek infrastruktur di daerahnya, seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pasar Mama-Mama, serta Gedung Negara.

Sebenarnya Lukas sudah mengagendakan peresmian beberapa proyek infrastruktur yang sudah rampung tersebut pada 9 April mendatang. Namun, karena Jokowi sudah punya agenda kenegaraan lain, maka jadwal peresmiannya pun dimundurkan setelah tanggal tersebut.

Lukas juga melaporkan perkembangan terkini proyek jalan Trasns Papua kepada Jokowi. Terutama untuk ruas jalan dari Nduga ke Wamena. Dia mengatakan bahwa pembangunan jembatan di ruas jalan tersebut belum selesai pengerjaannya. Namun, dia tidak menjelaskan hal apa yang menghambat pengerjaan proyek tersebut kepada media.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait