Jokowi Minta Kaji Insentif Tambahan untuk Hilirisasi Tambang

"Kalau memang diperlukan beri insentif tambahan bagi usaha yang mengembangkan hilirisasi," kata Jokowi
Ameidyo Daud Nasution
22 Maret 2017, 18:38
pertambangan
pertambangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran kabinetnya mengkaji insentif tambahan bagi pelaku usaha yang mengembangkan hilirisasi pertambangan mineral. Dia merasa insentif tambahan ini diperlukan agar program hilirisasi bisa berjalan.

"Kalau memang diperlukan beri insentif tambahan bagi usaha yang mengembangkan hilirisasi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai hilirisasi mineral dan batu bara di kantornya, Rabu (23/3). (Baca: Target Investasi untuk Bangun Industri Hilir Rp 567,31 Triliun)

Jokowi memahami bahwa kegiatan hilirisasi pertambangan memerlukan kepastian atas investasinya. Insentif yang disediakan pemerintah akan memberi kepastian operasi jangka panjang bagi kegiatan usaha pertambangan dan hilirisasinya.

Jokowi mengatakan hilirisasi industri pertambangan hanya dapat berkembang bila mendapat beberapa kepastian seperti bahan baku, lahan, tenaga kerja, serta infrastruktur. Selain itu hilirisasi harus diintegrasikan dengan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Penyiapan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi juga harus dilakukan," kata Jokowi. (Baca: Tingkatkan Kualitas SDM, Menkeu Kaji Insentif Bagi Industri)

Selain pemberian fasilitas tersebut, Jokowi juga mengatakan hambatan perizinan di sektor usaha hilirisasi pertambangan harus dipangkas. Dia meminta regulasi dan perizinan yang tidak perlu dan tumpang tindih harus segera dihapus.

Indonesia harus mengubah paradigma selama ini yang menganggap mineral dan batu bara sebagai komoditas. Namun, sebagai produk yang mampu menciptakan nilai tambah yang besar bagi perekonomian nasional.

Menurutnya saat ini era penjualan sumber daya alam (SDA) mentah sudah berakhir. Dia mencontohkan beberapa negara maju telah sukses mengalihkan fokusnya pada industri serta jasa dari sebelumnya mengandalkan barang mentah.

"Oleh sebab itu (Indonesia) harus bergerak cepat, karena negara lain bergerak cepat juga," kata Jokowi. (Baca: Pakai PP 1/2017, Pemerintah Dorong Perusahaan Tambang Bangun Smelter)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait