Bank Dunia Tambah Pendanaan Infrastruktur Daerah Rp 1,3 Triliun
Bank Dunia (World Bank) kembali mengucurkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur Indonesia sebesar US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mendapatkan pendanaan ini untuk membiayai infrastruktur dasar, khususnya di daerah.
Badan Direksi Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan ini pada 10 Maret lalu. Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan, pembiayaan ini untuk mendukung pemerintah daerah (Pemda) menambah investasi infrastruktur.
Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menerima dana tersebut untuk mendukung Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). Pendanaan ini kemudian akan menjadi tambahan akses kredit bagi pemda untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan fasilitas air dan sanitasi, jalan, serta transportasi. Dengan adanya pendanaan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah di seluruh Indonesia.
"Pendanaan baru ini merupakan salah satu jalan keluar untuk memastikan Indonesia bisa mengurangi ketimpangan, sehingga masyarakat paling miskin bisa menerima manfaat pertumbuhan,” kata Rodrigo Chaves dalam keterangan pers yang diterima Katadata, Selasa (14/3).
(Baca: Sri Mulyani Minta Pemda Lebih Efektif Belanjakan Dana APBN)
Bank Dunia merasa selama ini Pemda mengalami banyak kesulitan dalam mendanai proyek infrastruktur skala besar. Pangkal soal utamanya karena anggaran yang terbatas. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) biasanya hanya mampu mendanai proyek-proyek yang bisa selesai dalam satu tahun. Melalui pembiayaan ini, harapannya bisa memperbaiki pemberian layanan di tingkat daerah serta meningkatkan kesetaraan peluang bagi masyarakat miskin menikmati pertumbuhan ekonomi.
Terkait dana ini, Pemda mengusulkan lima fasilitas proyek infrastruktur yang dibiayai. Program atau fasilitas yang dimaksud yakni air bersih dan sanitasi termasuk sistem saluran air; infrastruktur lingkungan hidup termasuk pengelolaan limbah padat dan drainase; perumahan terjangkau dan perbaikan kawasan kumuh; infrastruktur transportasi dan logistik; serta infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan pasar tradisional.
