Pemprov Papua Minta Dilibatkan dalam Negosiasi Freeport
Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah agar melibatkan provinsinya dalam proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Permintaan ini disampaikannya kepada beberapa pejabat Kementerian ESDM yang berkunjung ke Papua, Kamis Kemarin (9/3).
"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PT Freeport Indonesia," kata Lukas dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Jumat (10/3). Dalam kesempatan itu, dia juga meminta aspirasi masyarakat Papua yang telah disampaikan kepada pemerintah, tetap menjadi perhatian.
Lukas juga menyatakan Pemprov Papua mengapresiasi ketegasan pemerintah menjalankan aturan. Dia mendukung pemerintah untuk tidak memberikan izin ekspor kepada Freeport, sebelum mengubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
“Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta pemerintah tegas kepada PT FI,” kata dia. (Baca: Freeport dan Pemerintah Sepakat Pilih Negosiasi 6 Bulan)
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono menyatakan saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi. “Namun demikian, apabila setelah 6 bulan Freeport tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya (KK). Tapi tidak bisa ekspor konsentrat,” ujar Bambang.
Dia juga mengatakan pemerintah pusat telah mengakomodasi sebagian besar aspirasi masyarakat Papua selama ini dalam proses negosiasi dengan Freeport.
Sebenarnya Kementerian ESDM telah menerbitkan IUPK kepada Freeport Indonesia pada 10 Februari lalu. Bahkan sepekan setelah IUPK terbit, pemerintah pun menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat Freeport. Namun, Freeport belum mau menerima IUPK tersebut dan meminta beberapa syarat kepada pemerintah.
