Cegah Banjir, Pemerintah Bangun Tanggul 20 Km di Teluk Jakarta

Dana pembangunan tanggul ini mencapai RP 9 triliun, yang berasal dari APBD DKI Jakarta
Miftah Ardhian
8 Maret 2017, 14:41
Tanggul Laut
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Pekerja menyelesaikan pembangunan tanggul laut di Kawasan Pelabuhan Muara Baru, Jakarta. Pembangunan tanggul laut itu untuk mengantisipasi banjir rob akibat air laut pasang di kawasan itu.

Pemerintah menyatakan akan segera membangun tanggul pantai di kawasan Teluk Jakarta. Pembangunan tanggul pantai ini dinilai bisa meredam terjadinya banjir rob, yang disebabkan masuknya air laut ke permukaan tanah di wilayah Jakarta Utara khususnya. Pembangunan tanggul ini dibebankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya telah melakukan kajian mengenai pengembangan Teluk Jakarta. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa Jakarta harus mulai membangun tanggul sepanjang 20 kilometer (km) yang lokasinya tersebar di berbagai titik-titik kritis.

"Tadi sudah ditunjukan mana pantai utara Jakarta yang penurunan tingkat tanahnya paling dalam yang banjir rob terjadi. Itu yang akan dibuat tanggul," ujar Bambang saat ditemui usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (8/3). (Baca: Jakarta Terancam Tenggelam 34 Tahun Lagi)

Menurut Bambang, pembangunan tanggul pantai ini memang harus dilakukan. Saat ini, Jakarta hanya mempunyai tanggul pantai sepanjang 340 meter. Tanggul yang ada ini belum cukup mengatasi banjir rob yang masih terjadi. Untuk jangka panjang, Jakarta sangat memerlukan tanggul laut untuk mengatasi penurunan permukaan tanah.

Besaran dana untuk membangun 20 km tanggul pantai ini mencapai Rp 9 triliun. Dana tersebut nantinya akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Bambang berharap Pemda Jakarta dapat melaksanakan arahan dan masukan Bappenas secara mandiri. 

"Menurut saya pembangunannya harus tahun ini. Kami harapkan bisa selesai dalam dua tahun. Harus ada effort yang fokus dan besar-besaran supaya tanggul selesai seluruhnya paling tidak akhir 2018 selesai," ujar Bambang.

Sesuai kajiannya, Bappenas menekankan Pemda Jakarta tetap memperhatikan kampung nelayan, dalam pembangunan tanggul ini. Sehingga, kampung nelayan ini nantinya akan terintegrasi antara tempat tinggal, dan produksi seperti dermaga, tempat pelelangan ikan, dan cold storage. Tetapi juga tetap memiliki akses ke laut lepas.

Bambang menjelaskan pembangunan tanggul laut yang diimplementasikan dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) ini masih merupakan rencana jangka panjang. Pasalnya, masih terjadi banyak perdebatan akan keperluan pembangunan tanggul laut ini, waktu, dan lokasi pembangunannya. (Baca: Kementerian PUPR Bentuk Unit Khusus Tanggul Laut Raksasa)

Apalagi jika upaya-upaya selain pembangunan tanggul pantai ini juga bisa mengatasi bajir rob tersebut. Salah satunya dengan memperlambat penurunan muka tanah di wilayah Jakarta. Ini bisa dilakukan dengan menekan penggunaan air tanah di wilayah Jakarta. Artinya, pemerintah dan Pemda Jakarta perlu untuk memperluas jaringan dan penyediaan air bersih.

"Maka tingkat penurunannya akan yang alami saja. Karena yang Pantai Utara Jakarta intinya mengalami penurunan muka sehingga yang harus dilakukan adaah keperluan tanggul laut," ujar Bambang. 

Reporter: Miftah Ardhian
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait