Tingkatkan Kualitas SDM, Menkeu Kaji Insentif Bagi Industri

"Nanti saya dengar kalau ada ide-ide (insentif) begitu. Kita lihat saja dulu"
Miftah Ardhian
Oleh Miftah Ardhian
3 Maret 2017, 15:20
Sri Mulyani
Arief Kamaludin (Katadata)

Pemerintah sedang menggalakan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nasional agar bisa bersaing. Program pendidikan vokasi ini akan melibatkan peran industri untuk memberikan pelatihan SDM sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah pun menjanjikan insentif bagi industri yang bisa terlibat untuk mendukung program ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan-kemungkinan insentif bagi industri yang mendukung program vokasi pemerintah.

Pemberian insentif itu sendiri masih belum diputuskan, karena masih menampung ide-ide insentif yang diajukan industri melalui Kementerian Perindustrian, terutama terkait perpajakan. Sri mengaku akan menampung segala masukan mengenai insentif seperti apa yang bisa diberikan kepada industri.

"Nanti saya dengar kalau ada ide-ide (insentif) begitu. Kita lihat saja dulu," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/3). (Baca: Pengusaha Dorong Pemerintah Buat Kebijakan Tingkatkan Kualitas SDM)

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, insentif tersebut tengah dibahas secara intensif oleh kementerian-kementerian terkait. Salah satu insentif yang diusulkan yakni keringanan pajak. Jadi, pembahasannya juga melibatkan Kementerian Keuangan.

"Industri yang menjalankan (kebijakan) ini kan perlu diberikan fasilitas. Salah satu yang diusulkan bisa berupa tax deductible atau tax allowance," ujar Airlangga usai rapat koordinasi terkait pelatihan vokasional di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, insentif diperuntukkan terutama bagi industri yang memberikan fasilitas pembinaan untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sebagai informasi, Airlangga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 tahun 2017. Regulasi ini merupakan pedoman pembinaan siswa SMK berbasis kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.

(Baca: Sri Mulyani: Produktivitas SDM Rendah, Upahnya Kemahalan)

Ke depan, peraturan ini akan menjadi pedoman bagi SMK dalam menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang sejalan kebutuhan industri. Dalam Permenperin tersebut, dijelaskan peran SMK, antara lain melakukan penyusunan kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Upaya ini akan melibatkan pelaku dan asosiasi industri sebagaimana sudah diterapkan di negara-negara maju.

“Di Austria, Swiss, dan Jerman, sebagai negara yang industrinya cukup maju, mereka menerapkan waktu belajar di SMK selama empat tahun dan usia 16 tahun sudah magang. Bahkan, Kadin dan industri di sana yang menyiapkan kurikulumnya,” ujar Airlangga.  

Selain membuat kurikulum yang sesuai, SMK juga diminta untuk menyediakan kebutuhan minimum sarana dan prasarana praktikum seperti workshop dan laboratorium, serta pemenuhan kebutuhan guru bidang studi produktif. “Untuk guru tersebut, SMK dapat memanfaatkan karyawan purna bakti dari industri,” tuturnya.

Di sisi lain, peran industri di antaranya memberikan masukan untuk penyelarasan kurikulum di SMK, memfasilitasi praktik kerja bagi siswa SMK dan magang bagi guru, menyediakan instruktur praktik kerja dan magang, serta mengeluarkan sertifikat bagi siswa SMK dan guru.

(Baca: Industri Dapat Insentif dari Pemerintah untuk Tingkatkan SDM

Airlangga menambahkan, untuk makin mendukung program tersebut, saat ini, pemerintah juga tengah berfokus membuat perencanaan permintaan tenaga kerja per sektor. Maka itu, ia mengatakan, pihaknya akan melakukan uji coba lanjutan di Jawa Timur dengan melibatkan 500 industri dan 260 SMK. Rencana ini akan berjalan pada akhir Februari 2017 ini. (Baca: 

 

Reporter: Miftah Ardhian

Video Pilihan

Artikel Terkait