Dihapus dalam RUU Migas, SKK Migas Pasrah Nasib Lembaganya

''Posisi SKK Migas itu buat kami semuanya enggak terlalu masalah. Karena mau dipindah kemanapun juga, peran itu masih ada,''
Anggita Rezki Amelia
20 Februari 2017, 11:23
Skk Migas
Arief Kamaludin | Katadata

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengaku tidak mempermasalahkan draft insiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menggodok Revisi Undang-Undang (RUU) Migas. Dalam draf tersebut kelembagaan SKK Migas akan dihapus.

Kepala Humas SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan pihaknya menyerahkan segala keputusan terkait eksistensi SKK Migas kepada pemerintah. ''Posisi SKK Migas itu buat kami semuanya enggak terlalu masalah. Karena peran itu mau dipindah kemanapun juga, peran itu masih ada,'' kata dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

(Baca: RUU Migas Mengerucut: Bentuk Badan Usaha Khusus, SKK Migas Bubar)

Ia juga belum mau berkomentar banyak lantaran pembahasan RUU Migas masih masih di tingkat DPR dan belum melibatkan pemerintah. Sementara keberadaan SKK Migas tergantung keputusan pemerintah. Nantinya pemerintah juga akan ikut diajak untuk membahas RUU Migas bersama DPR.

Menurut dia, fungsi SKK Migas ke depannya tidak akan berubah, meski lembaganya telah dibubarkan. Taslim mengacu terhadap banyaknya kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) yang saat ini masih berjalan dan akan berakhir dalam 10 tahun ke depan. Kontrak ini masih membutuhkan fungsi SKK Migas dalam hal pengawasan.

Dia mencontohkan, produksi siap jual (lifting) bagian negara yang selama ini diawasi oleh SKK Migas akan tetap diperlukan pengawasannya oleh lembaga yang baru. “Bagian pemerintah juga perlu ada yang menangani itu,” kata dia. 

Taslim juga mengakui ada beberapa fungsi SKK Migas lainnya yang akan berkurang. Misalnya pengadaan barang dan jasa yang saat ini sudah bisa dikerjakan kontraktor migas dalam memakai skema gross split.  (Baca: Arcandra Dukung Aset Migas Dialihkan kepada Pertamina)

Di sisi lain, lambat laun karyawan di SKK Migas juga akan berkurang. Hal ini terlihat dari banyaknya karyawan yang memasuki pensiun secara alamiah setiap tahunnya. Bahkan dalam 10 tahun ke depan, diperkirakan perekrutan karyawan SKK Migas tidak lagi masif. 

Meski begitu, Taslim berharap ke depannya fungsi SKK Migas bisa terus berjalan. Apalagi kegiatan eksplorasi akan terus meningkat lebih besar seiring dengan menurunnya produksi. Alhasil kegiatan usaha hulu migas akan kembali bertambah dan membutuhkan lembaga untuk mengawasi kegiatan tersebut.

Sebelumnya Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan dalam konsep tata kelola migas ke depan, DPR mengusulkan adanya Badan Usaha Khusus (BUK). Rencananya secara kelembagaan SKK Migas akan dibubarkan, sementara fungsi dan tugasnya masih tetap ada. Fungsi ini akan dijalankan oleh BUK tersebut.

Dia menjelaskan Badan usaha ini akan menjadi pemegang kuasa pertambangan dan langsung bertanggung jawab kepada presiden. BUK tersebut akan berfungsi sebagai induk usaha (holding) yang di bawahnya terdapat perusahaan-perusahaan negara yang menjalankan urusan operasional hulu dan hilir migas. (Baca: Bahas RUU Migas, DPR Usulkan Pembubaran SKK Migas)

"Kami akan buat semacam bagan di mana ada badan usaha khusus semacam holding, lalu dibawahnya ada badan usaha badan usaha," kata Gus Irawan.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait