Arcandra: Revisi PP 1/2014 Bisa Percepat Amendemen Kontrak Tambang

Revisi PP ini akan memuat ketentuan utama yang wajib dibahas pemerintah dan kontraktor dalam proses amandemen kontrak.
Anggita Rezki Amelia
30 Desember 2016, 15:17
Arcandra ESDM
Arief Kamaludin (Katadata)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan batubara. Revisi aturan ini bertujuan memudahkan renegosiasi dan mempercepat proses amendemen kontrak pertambangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengamanatkan amendemen kontrak pertambangan Kontrak Karya (KK) tambang dan Perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara (PKP2B) menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Renegosiasi untuk amendemen kontrak ini seharusnya dilakukan pada 2010, tapi setelah 16 tahun belum juga selesai.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan setelah revisi PP 1/2014 selesai, maka renegosiasi kontrak tambang akan lebih mudah. Dalam revisi aturan baru itu akan memuat ketentuan utama yang wajib dibahas pemerintah dan kontraktor dalam proses amandemen kontrak.

Dalam renegosiasi ini ada enam isu utama wajib dibahas. Keenamnya adalah terkait luasan wilayah kerja, kelanjutan operasi pertambangan, penerimaan negara, pembangunan smelter, divestasi kepemilikan, dan penggunaan tenaga kerja, barang, dan jasa dalam negeri.

Advertisement

"Rasanya sebisa mungkin itu (enam ketentuan utama renegosiasi kontrak) bisa clear di PP, diusahakan," kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (29/12).

Nantinya aturan terkait pertambangan itu akan terbit lewat dua regulasi. Pertama, berbentuk PP yang berisikan aturan tambang secara umum. Kedua, berbentuk Peraturan Menteri ESDM yang mengatur petunjuk teknisnya. Dia berharap revisi PP dan Permen diterbitkan berbarengan.

Dia juga menegaskan aturan baru tersebut berlaku untuk semua perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia termasuk Freeport Indonesia, agar mengubah kontraknya menjadi IUPK. Jika tidak, maka perusahaan tambang raksasa itu terancam tidak mendapatkan izin ekspor hasil tambangnya.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, tahun lalu baru sembilan perusahaan yang melakukan amendemen KK dan 22 PKP2B menjadi IUPK. Tahun ini, belum ada satu pun perusahaan yang melakukan amendemen KK. Padahal, Kementerian ESDM menargetkan bisa mengamendemen 11 KK dan 11 PKP2B.

Kementerian menargetkan semua kontrak pertambangan yang tersisa bisa berubah menjadi IUPK tahun depan. Arcandra mengatakan setelah kontraknya berubah, pemerintah akan menetapkan batas waktu bagi perusahaan tambang menyelesaikan kewajiban pembangunan smelter. Sayangnya dia belum bisa menyebutkan berapa lama waktunya.

Sementara terkait izin ekspor hasil tambang, Arcandra mengaku pihaknya belum memutuskan opsi tersebut. "Masih terus berdiskusi. Dikasih atau tidak, nanti bagaimana angle hukumnya, ini masih dibahas," kata dia.

Menurutnya dinamika dalam pembahasan revisi PP ini bergerak cepat. Dia memastikan aturan baru ini bisa adil bagi seluruh perusahaan tambang.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait