Asosiasi Panas Bumi Minta Pemerintah Tak Restui Penjualan Aset Chevron

Proses pergantian operator dianggap tidak sesuai dengan dasar hukum kontrak operasi bersama (Joint Operation Contract).
Safrezi Fitra
27 Desember 2016, 18:37
Pekerja Chevron
Arief Kamaludin|KATADATA

Asosiasi Daerah Penghasil Panas Bumi (ADPPI) menilai transaksi penjualan aset panas bumi Chevron berpotensi merugikan negara. Mereka mendesak pemerintah menunda persetujuan pergantian operator Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Darajat dan Gunung Salak yang dijual Chevron.

Ketua Umum ADPPI Hasanudin mengatakan persetujuan ini harus ditunda sampai ada pendapat dari Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Anti Korupsi (KPK) mengenai ada tidaknya kerugian negara dalam transaksi ini. Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bisa terlepas dari masalah yang timbul di kemudian hari.

Menurutnya Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana, belum mendapat laporan dari Chevron mengenai transaksi ini. Sementara pada 23 Desember lalu, Chevron telah mengumumkan penandatanganan penjualan dua aset panas bumi yang dikelolanya kepada Star Energy. (Baca: Perusahaan Prajogo Beli Aset Chevron di Indonesia dan Filipina)

“ADPPI akan mendukung Dirjen EBTKE yang sesuai dengan ketentuan, dan tidak terpengaruh intervensi atau hal psikologis sehubungan berhadapan dengan perusaaan besar asing,” kata Hasanudin dalam rilis yang diterima Katadata, Selasa (27/12).

Advertisement

Hasanudin juga menilai transaksi ini berpotensi merugikan negara. Karena proses pergantian operator tidak sesuai dengan dasar hukum kontrak operasi bersama (Joint Operation Contract). Kontrak ini memiliki payung hukum yang sah, karena mengacu pada aturan legal pemerintah.

Ada beberapa aturan yang melandasi kontrak ini, yakni Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 10 Tahun 1981. Kemudian Peraturan Bersama Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN tentang Status Kepemilikan Aset Panas Bumi Yang Berasal dari Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract).

Aturan tersebut menyatakan bahwa pemilik kuasa pengusahaan wilayah kerja ini adalah Pertamina, yang berperan selaku manajemen operasi. Sementara kontraktor hanyalah sebagai pelaksana operasi dengan konsesi mendapatkan bagian dari hasil penjualan energi yang dihasilkan.

Keppres 22/1981 memang mengatur kewenangan mengenai pergantian operator dipegang oleh Menteri ESDM. Masalahnya hingga saat ini, Menteri ESDM belum juga mengeluarkan aturan petunjuk teknis dan pelaksanaannya. (Baca: Lelang Hak Kelola Panas Bumi Chevron Berpotensi Rugikan Negara)

ADPPI juga meminta Kementerian ESDM harus melaksanakan hasil Rapat Koordinasi Senior Officials Meeting (MOM) antara Pimpinan DPR dengan Menteri ESDM pada 25 Oktober 2016. Rapat ini menghasilkan Tujuh Kesimpulan terkait pengusahaan panas bumi. Salah satunya mendesak Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) tentang pelarangan-pelarangan alih kontrak kerja operasi panas bumi secara menyeluruh.

Pemerintah harus mengkaji secara komprensif dan menindaklanjuti mundurnya Pertamina dari proses lelang yang berlangsung. Termasuk sikap PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang tidak mengajukan penawaran, karena Chevron tidak bisa menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Padahal ini sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.1.5 dan Peraturan OJK nomor 55/POJK.04/2015.

“Pemerintah harus memastikan kewajiban Chevron Corporation atas hak-hak pekerja yang diminta Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI), dijalankan,” kata Hasanudin. Kementerian ESDM juga harus memperhatikan keputusan mundurnya Chevron sebagai operator, sebagai bahan pertimbangan untuk penilaian komitmen perusahaan.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait