Pengusaha Khawatir Razia Buruh pada Aksi 2 Desember
Kalangan pelaku usaha mengaku lebih mengkhawatirkan demonstrasi yang dilakukan buruh, ketimbang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada 2 Desember mendatang. Hal ini dikatakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani.
Rosan mengaku mendapatkan informasi bahwa buruh akan ikut dalam aksi GNPF-MUI dihelat pada hari Jumat pekan ini. Dia pun meminta para buruh untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, walaupun demonstrasi tersebut sudah mendapat izin.
(Baca: Pengusaha Cemas Ekonomi Terganggu Gaduh Pilkada Jakarta)
Sebenarnya dia menilai demonstrasi tersebut tidak berpengaruh besar pada perekonomian. Para pengusaha dan perusahaan besar masih tetap melanjutkan investasinya. Namun, kekhawatiran masih tetap ada, jika para buruh mengajak buruh lainnya dengan melakukan aksi sweeping dan memaksa ikut demonstrasi. Hal ini dipastikan akan berdampak besar pada ekonomi, karena sangat mengganggu investasi dan produksi.
"Karena ada indikasi buruh akan melakukan sweeping," kata Rosan saat jumpa pers di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (29/11).
Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan kekhawatiran pengusaha alasan. Dia mendapat laporan bahwa pada 24 November lalu, ada 15 perusahaan di Tangerang yang kena penyisiran atau sweeping buruh. Mereka menuntut penghapusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Tuntutan ini sebenarnya ditujukan kepada pemerintah. Makanya dia, meminta agar demonstrasi tidak merembet jauh kepada dunia usaha. "Boleh berunjuk rasa tapi jangan ganggu hak-hak perusahaan," katanya.
